Transformasi Pemilu di Masa Reformasi, Begini Perjalanan Sejarahnya

Sejarah pemilu di Indonesia telah menunjukkan evolusi yang signifikan dalam proses pemilu dari masa parlemen hingga masa reformasi. Berikut perbedaan mendasar pelaksanaan pemilu dari masa ke masa.

Sistem Pemilihan

1. Periode Parlemen (1955-1959)

Pemilihan umum menggunakan sistem pemilu proporsional dengan pemungutan suara dilakukan untuk memilih anggota DPR dan Konstituante.

2. Masa Orde Baru (1971-1997)

Terjadi perubahan sistem pemilu menjadi sistem representasi berimbang dengan sistem daftar, dimana kekuasaan perwakilan organisasi di DPR dan DPRD diimbangi dengan dukungan pemilih.

3. Masa Reformasi (1999-2009)

Terjadi perubahan ke arah sistem pemilihan langsung, dimana rakyat langsung memilih wakilnya untuk duduk di DPR, DPD, DPRD, dan langsung memilih presiden dan wakil presiden.

Kepemimpinan dan Kabinet

1. Periode Parlemen

Indonesia dipimpin oleh Sukarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden dengan kabinet yang terdiri dari anggota DPR.

2. Masa Orde Baru

Presiden Soeharto memimpin Indonesia selama 32 tahun dengan sistem presidensial dan pembentukan kabinet yang ditentukan oleh presiden.

3. Masa Reformasi

Indonesia mengalami transisi politik dengan pergantian kepemimpinan dari Soeharto ke BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, hingga Megawati Soekarnoputri, dengan pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat.

Sistem Pemungutan Suara

1. Periode Parlemen

Pemungutan suara dilakukan dalam dua tahap, untuk memilih anggota DPR dan Konstituante.

2. Masa Orde Baru

Pemungutan suara dilakukan dalam satu tahap untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan presiden oleh MPR.

3. Masa Reformasi

Pemungutan suara dilakukan serentak dalam satu tahap untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta presiden dan wakil presiden.

Pengaturan Hukum

1. Masa Parlemen dan Orde Baru

Sistem pemilu diatur sesuai dengan kebijakan pemerintah yang berkuasa.

2. Masa Reformasi

Terjadi perubahan regulasi yang signifikan dengan disahkannya undang-undang yang mengatur pemilihan umum secara langsung, transparan, dan demokratis.

Perubahan Partisipasi Politik

1. Masa Parlemen dan Orde Baru

Partisipasi politik terbatas dengan kontrol yang kuat dari pemerintah dan partai politik dominan.

2. Masa Reformasi

Terjadi peningkatan partisipasi politik dengan munculnya berbagai partai politik baru, pemilihan presiden langsung, dan meningkatnya kesadaran politik masyarakat.