“Presiden Jokowi adalah kepala pemerintahan. “Kalau Presiden memang bisa didatangkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, itu ideal karena tanggung jawab pengelolaan dana bantuan sosial (bansos) pada akhirnya berada di tangan Presiden,” Jakarta (ANTARA) – Deputi Bidang Hukum Badan Hukum Nasional Tim Pemenangan (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menilai idealnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dihadirkan di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memberikan keterangan.
Pernyataan tersebut menjawab pertanyaan awak media usai sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden (PHPU) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, terkait perlu tidaknya Presiden Jokowi memberikan keterangan dalam sidang lanjutan. dari kasus ini.
“Presiden Jokowi adalah kepala pemerintahan. “Kalau Presiden bisa didatangkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, itu ideal karena tanggung jawab pengelolaan dana bantuan sosial (bansos) pada akhirnya berada di tangan Presiden,” kata Todung.
Menurut dia, menteri yang terkait langsung dengan bansos yakni Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini memang akan hadir di MK untuk memberikan informasi, namun tanggung jawab utama terletak pada Presiden.
“Jadi menurut saya kalau bisa dihadirkan, sangat bagus, sangat ideal, dan menjawab semua pertanyaan yang ada di benak masyarakat,” ujarnya.
Namun, dia ragu Majelis Hakim MK mempertimbangkan pemanggilan Presiden.
Soal apakah Ketua MPR mempertimbangkan hal itu, saya melihat belum ada tanda-tanda akan terlihat. Ketua MP mungkin menilai dengan dipanggilnya empat menteri, itu sudah cukup untuk menjelaskan bansos. Tapi, menurut kami, kalau Kita mau selesaikan, sebaiknya kita hadirkan Presiden Jokowi,” tutupnya.
Diketahui, MK menjadwalkan pemanggilan empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk hadir sebagai pihak yang perlu didengar keterangannya dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024, Jumat (5 /4).
Empat menteri yang dijadwalkan pemanggilannya adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Selain empat menteri, MK juga mengagendakan pemanggilan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
Reporter: Nadia Putri Rahmani
Redaktur: Agus Setiawan
Hak Cipta © ANTARA 2024