Di Kementerian Komunikasi dan Informatika sejauh ini belum ada rencana atau pembahasan penutupan satu platform
Jakarta (ANTARA) – Dalam menyikapi fenomena social commerce atau s-commerce, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan mengikuti asesmen lembaga sektor dan kementerian terkait agar sejalan dengan visi mewujudkan nasional. ekonomi digital.Menurut Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong, koordinasi terkait pengoperasian aplikasi media sosial dan e-commerce secara simultan sebaiknya dibahas dan dinilai bersama Kementerian Perdagangan ( Kemendag).
“Jika misalnya Kementerian Perdagangan menyatakan praktik perdagangan yang dilakukan oleh satu platform melanggar aturan, kami (Kemenkominfo) tentu menunggu rekomendasi dari kementerian terkait agar dilakukan tindakan terhadap platform tersebut,” kata Usman dalam talkshow bertajuk “Industri E-commerce di Tengah Isu S-commerce dan Produk Impor” di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Peneliti Harap Ada Penegakan Aturan Pajak ‘Social Commerce’
Lebih lanjut Usman menjelaskan fenomena tersebut s-commerce Patut didiskusikan dengan Kementerian Perdagangan karena pada dasarnya kementerian memang bertugas menyiapkan regulasi mengenai perdagangan di Indonesia dalam berbagai bentuk, baik langsung maupun digital, untuk mengatur bentuk ekspor-impor.
Khusus untuk perdagangan digital, terdapat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 50 tahun 2020 yang menjadi landasan dalam menjalankan platform digital yang akan digunakan dalam perdagangan di Indonesia.
Peraturan tersebut juga sedang dalam tahap revisi agar lebih sejalan dengan fenomena perdagangan digital yang semakin berkembang, termasuk yang mengakomodir pertanyaan. s-commerce.
Lebih lanjut Usman mengatakan, dalam mengatur s-commerce, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga turut andil dalam menyiapkan platform sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).
Adapun saat ini, menurut Usman, PSE terkait s-commerce yang beroperasi masih beroperasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Oleh karena itu, meski saat ini fenomena s-commerce disikapi sebaliknya, namun pihaknya tidak bisa serta merta menutup atau melarang platform terkait beroperasi.
“Sejauh ini Kementerian Komunikasi dan Informatika belum ada rencana atau pembicaraan untuk menutup salah satu platform (s-commerce). Belum ada pembahasan seperti itu,” kata Usman.
Sebelumnya, pada Rabu (6/9) Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki menyampaikan pandangannya terhadap platform media sosial (medsos) asal China, TikTok, yang menjalankan bisnis media sosial dan perdagangan elektronik serentak di Indonesia.
“India dan Amerika Serikat berani menolak dan melarang TikTok menjalankan bisnis media sosial dan perdagangan elektronik serentak. Sedangkan di Indonesia, TikTok bisa menjalankan kedua bisnis tersebut secara bersamaan,” kata Teten Masduki dalam keterangan resminya di Jakarta.
Baca juga: Mendag Bedakan Izin Penjualan di E-Commerce dan Social Commerce
Baca juga: Apindo: Aturan impor di e-commerce perlu diperhatikan
Baca juga: Kemenkominfo Kaji Fenomena “social commerce”
Wartawan: Livia Kristianti
Redaktur: Suryanto
HAK CIPTA © ANTARA 2023