Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial (Ditjen Dayasos) Kementerian Sosial merealisasikan anggaran tahun 2023 sebesar 98,77 persen dari total Rp53 triliun.
Realisasi tersebut meliputi pemberdayaan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) dan bantuan pangan nontunai (BPNT) senilai Rp200 ribu per bulan untuk 18,8 juta penerima manfaat.
Selain itu, Program Pahlawan Ekonomi Indonesia (PENA) di bawah Direktorat mengelola 10.073 penerima manfaat (PM) dari penerima bantuan sosial (bansos) reguler.
Plt Dirjen Dayasos Beni Sujanto dalam diskusi media di Jakarta, Kamis, mengatakan pada tahun 2023 BPNT akan menjalani perubahan kebijakan sehingga tepat sasaran pada masyarakat yang membutuhkan dukungan.
Menteri Sosial Tri Rismaharini, kata dia, menyadari di antara penerima manfaat ada yang masih dalam usia produktif. Sehingga bisa membuat kelompok tersebut menjadi ketergantungan pada negara.
“Dari 18.800.000 yang kemudian kami bahas, ternyata saat itu ada hampir 5.600.000 data yang tergolong usia produktif pada rentang 20-40 atau 45 tahun yang mendapat bansos,” kata Beni.
Selain itu, fenomena penerima bantuan sosial yang dianggap mampu dan tidak layak menjadi penerima memunculkan anggapan bahwa ada sekelompok masyarakat yang dibantu oleh Kementerian Sosial yang dapat diberikan bantuan sosial. pemberdayaan,” kata Beni.
Program PENA diluncurkan sebagai hasil praktik baik yang dilakukan Menteri Sosial Risma di Surabaya. Dari program ini, Dayasos ditargetkan dapat meningkatkan pendapatan PM agar bisa lepas dari kemiskinan dan segera naik kelas.
Pada tahun 2023, Ditjen Sosial selain menyalurkan BPNT juga akan menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) El Nino yang disiapkan pemerintah untuk stabilitas masyarakat menghadapi dampak fenomena iklim tersebut senilai Rp200 ribu per bulan.
Kemudian pada Juli-November 2023, Kemensos melakukan graduasi terhadap 10.073 penerima manfaat PENA yang menandakan mereka bisa dipisahkan dari bansos reguler.
Selanjutnya di Komunitas Adat Terpencil (KAT), Ditjen Sosial membangun balai komunitas dan sarana air bersih di sejumlah wilayah seperti Suku Anak Dalam Jambi, Suku Dayak Meratus Kalimantan Selatan.
Pemberdayaan masyarakat telah dilakukan di daerah 3T, seperti penyerahan bibit babi di Kabupaten Wamena, Papua, pemberdayaan ekonomi ibu-ibu di Nusa Tenggara Timur, pengolahan hasil laut dan rumput laut di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
Mensos Risma juga memberikan perhatian khusus untuk memberdayakan masyarakat Papua dengan dukungan aksesibilitas, dengan menyediakan sarana transportasi air seperti long boat fiber glass, sepeda motor e-trail.
Selain itu, bantuan juga berupa fasilitas air bersih dan peternakan ayam petelur di 10 lokasi di Papua.
“Kami sebagai pelaksana program pemberdayaan sosial tegak lurus dengan arah kebijakan di lingkungan Kementerian Sosial mengenai program pemberdayaan. Bagaimana pengentasan kemiskinan tidak harus selalu melalui bantuan sosial saja, namun pemberdayaan sosial menjadi salah satu parameter yang bisa kami tunjukkan. program pengentasan kemiskinan dan angka-angka yang sudah teratasi,” kata Beni.
Reporter: Devi Nindy Sari Ramadhan
Redaktur: Hernawan Wahyudono
Hak Cipta © ANTARA 2023