Jakarta (ANTARA) – Memasuki hari ke-51 kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, selain menebar optimisme di sejumlah daerah, ketiga pasangan calon menegaskan komitmen penguatan anti korupsi pada Penguatan Anti Korupsi Bagi Penyelenggara Berintegritas. (PAKU Integritas) di Gedung Komite Pemberantasan Korupsi Indonesia, Jakarta, Rabu (17/1).Pada acara PAKU Integritas, ketiga paslon juga memaparkan pandangannya terhadap upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air.
Menariknya, di antara upayanya yang berbeda, ketiganya mempunyai pandangan yang sama bahwa integritas dibangun dan dimulai dari pemimpin sebagai contoh bagi bawahannya.
KPU RI menetapkan masa kampanye Pilpres 2024 berlangsung pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Sedangkan hari pemungutan suara akan berlangsung pada 14 Februari 2024. Simak rangkuman kegiatan kampanye mereka di bawah ini.
Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar
Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan pada hari kampanye ke-51 diawali dengan menyerap aspirasi masyarakat yang hadir pada kampanye besar di Lapangan Sepak Bola, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.
Anies menjelaskan, salah satu program utama 100 hari kerja yakni menata kembali tata niaga pangan agar yang bekerja memproduksi bisa sejahtera, tujuannya agar harga pangan lebih murah.
Selepas dari Sulsel, Anies berangkat ke Jakarta untuk menghadiri acara Penguatan Antikorupsi Bagi Penyelenggara Berintegritas (PAKU Integritas) di Gedung Komite Pemberantasan Korupsi Indonesia, Jakarta. Muhaimin Iskandar selaku calon wakil presiden pun turut mendampinginya.
Anies mengutarakan gagasannya untuk memperkuat integritas pemberantasan korupsi, salah satunya dengan merevisi UU KPK.
Prabu Subianto-Gibran Rakabuming Raka
Paslon nomor urut 2 menghadiri acara Penguatan Anti Korupsi Bagi Penyelenggara Berintegritas (PAKU Integritas) di Gedung Komite Pemberantasan Korupsi Indonesia, Jakarta.
Prabowo mengatakan, penanganan kasus korupsi memerlukan kebijakan yang komprehensif, termasuk memberikan efek jera kepada pejabat publik yang tidak jujur dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Sanksi tersebut merupakan kebijakan yang realistis untuk menekan korupsi karena tidak adanya transparansi menjadi peluang terjadinya tindakan korupsi.
Ia menyoroti, kualitas hidup pejabat negara dan aparatur sipil negara sebagai kelompok rentan korupsi juga harus ditingkatkan. Tak hanya itu, Prabowo juga mengusulkan bila perlu penindakan korupsi dilakukan dengan metode pembuktian terbalik.
Ganjar Pranowo-Mahfud Md
Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengawali hari ke-51 kampanye Pilpres 2024, Rabu (17/1), dengan ngopi dan ngobrol santai bersama sopir truk di Terminal Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.
Setelah keluar dari Terminal Limpung, Ganjar melanjutkan kegiatan blusukan menuju Pasar Limpung untuk menyapa para pedagang dan masyarakat serta mengecek harga sembako.Dari Limpung, Ganjar menuju Desa Cepiring Kabupaten Kendal untuk menemui para pekerja pengepul tembakau di PT. Sari Tembakau Harum, Cepiring.
Berikutnya Ganjar didampingi Mahfud menghadiri acara Penguatan Anti Korupsi bagi Penyelenggara yang Berintegritas (PAKU Integritas) di Gedung Komite Pemberantasan Korupsi Indonesia, Jakarta.
Ganjar Pranowo dalam sambutannya menyebut sistem whistleblowing merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan memberantas korupsi.
Menurut Ganjar, kepatuhan terhadap LHKPN pada akhirnya akan menjadi instrumen bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menutup celah dan memberantas tindak pidana korupsi.
Wartawan: Devi Nindy Sari Ramadhan
Redaksi : Didik Kusbiantoro
Hak Cipta © ANTARA 2024