Jakarta (ANTARA) – Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo akan divonis bersalah dalam kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang (TPPU) hari ini, Kamis, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat ( Tipikor).“Kami jadwalkan Kamis tanggal 4 (Januari) untuk membacakan putusan,” kata Ketua Hakim Suparman Nyompa mengakhiri sidang pembacaan rangkap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (2/1).
Sebelumnya, Rafael Alun Trisambodo divonis 14 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan pengganti. Ia juga diharuskan membayar ganti rugi sebesar Rp. 18.994.806.137,00, anak perusahaan selama 3 tahun.
Berdasarkan dakwaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Rafael Alun Trisambodo dan istrinya Ernie Meike Torondek menerima gratifikasi sebesar Rp. 18.994.806.137,00 secara bertahap mulai Mei 2002 sampai dengan Maret 2013.
Selain itu, Rafael Alun juga disebut-sebut telah melakukan penerimaan lain terkait jabatannya sebagai PNS Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dengan total Rp 47,7 miliar, 2.098.365 dolar Singapura, 937.900 dolar AS, dan 9.800 dolar. euro.
Selain itu, jaksa menilai Rafael Alun melakukan TPPU dengan membeli sejumlah aset berupa tanah, gedung, dan mobil.
JPU KPK menyatakan Rafael terbukti melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 12 B juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Republik Indonesia Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, seperti dalam dakwaan pertama.
Rafael, menurut jaksa, juga diduga melakukan TPPU dengan melanggar Pasal 3 Ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, seperti pada dakwaan kedua.
Serta dikenakan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat ( 1) KUHP, seperti dalam dakwaan ketiga.
Baca juga: KPK yakin Rafael Alun sudah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tipikor
Baca juga: Rafael Alun Akan Divonis pada Kamis, 4 Januari
Baca juga: Rafael Alun Minta Dibebaskan dari Segala Tuduhan
Wartawan: Fath Putra Mulya
Editor: Guido Merung
Hak Cipta © ANTARA 2024