Jakarta (ANTARA) – Presiden Joko Widodo menyatakan program penyaluran bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan harus terus dilanjutkan.Soal bansos, perlu saya ingatkan harus terus dilanjutkan dan dikawal agar tepat sasaran, ujarnya saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa.
Ia meminta kementerian dan lembaga terkait memastikan penyaluran bantuan sosial, baik bantuan pangan, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan langsung tunai, tepat sasaran.
Menanggapi usulan penghentian penyaluran bansos pada pemilu 2024, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana pekan lalu mengatakan, pemerintah menjalankan program bansos untuk membantu keluarga miskin yang menghadapi situasi sulit akibat kenaikan harga bahan pokok.
“Tujuan utama bantuan sosial adalah sebagai bantalan atau perlindungan sosial agar masyarakat atau keluarga miskin mampu menahan tekanan kenaikan harga pangan akibat El Nino serta gangguan rantai pasok yang berdampak pada kenaikan pangan global. harga,” kata Ari melalui pesan singkat.
Ari menegaskan, penyaluran bansos ini merupakan program afirmatif pemerintah untuk masyarakat yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan telah disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR.
Jadi, tidak ada kaitannya dengan proses pemilu, ujarnya.
Dia menyatakan, sasaran program bansos sudah jelas, ada data nama dan alamat. Penyaluran bantuan sosial juga melibatkan pemerintah pusat hingga pemerintah desa.
“Pelaksanaan di lapangan juga terbuka terhadap pengawasan dari berbagai pihak. Bahkan, pemerintah mendorong konvergensi program sehingga berbagai pihak, termasuk kelompok non-pemerintah, ikut terlibat dalam program pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Tim Pemenangan Nasional (TPN) calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mohammad Mahfud Md mendapat kecaman dari Tim Kampanye Nasional (TKN) calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming karena mengusulkan penundaan penyaluran bantuan sosial. bantuan pada pemilu 2024.
Namun Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis membantah dirinya mengusulkan penghentian penyaluran bansos hingga Pilpres 2024 usai.
Baca juga:
Moeldoko: Pemerintah akan melanjutkan program bansos
Ganjar meminta tidak ada politisasi dalam penyaluran bansos
Reporter: Yashinta Difa Pramudyani
Redaktur: Maryati
Hak Cipta © ANTARA 2024