Pada tahun 2024, saya sudah berbicara dengan Menteri Keuangan untuk menambah subsidi pupuk sebesar Rp 14 triliun yang kita hitung. Purwokerto (ANTARA) – Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah akan menambah subsidi pupuk sebesar Rp 14 triliun pada tahun 2024 untuk menutupi kebutuhan pupuk. kekurangan di lapangan.“Tahun 2024 saya sudah bicara dengan Menteri Keuangan untuk menambah subsidi pupuk senilai angka kalkulasi kita Rp 14 triliun, harus ditingkatkan,” kata Presiden yang didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo saat melakukan pembinaan kepada petani se-Jawa Tengah di Arena Olahraga Satria Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Selasa sore.
Kendati demikian, Presiden mengatakan usulan penambahan subsidi pupuk telah mendapat persetujuan DPR RI.
“Belum. Kami Menteri Pertanian sudah mengusulkan, dan Kementerian Keuangan juga akan mendorong agar segera terealisasi,” kata Kepala Negara.
Namun, ia mengaku sudah menelepon Direktur Pupuk Indonesia untuk menanyakan stok awal tahun ini dan mendapat informasi stok pupuk bersubsidi sudah sangat siap.
Baca juga: Menhub: Revitalisasi Terminal Hadirkan Konsep Baru Sebagai Sentra UMKM
Baca juga: Jokowi Resmikan Tiga Jembatan di Jateng
Terkait hal itu, Presiden mengatakan, tambahan subsidi pupuk sebesar Rp14 triliun diupayakan pada semester II karena Pupuk Indonesia menyatakan saat ini tersedia pupuk sebanyak 1,7 juta ton.
Yang bersubsidi 1,2 juta ton, yang tidak bersubsidi 500 ribu ton. Ini yang kita harapkan agar pupuk tidak lagi menjadi masalah, saya tidak mau mendengarnya lagi, kata Presiden Jokowi.
Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam kunjungan kerjanya ke Banyumas adalah Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Selain itu, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi, Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, dan Pj Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro.
Saat memberikan sambutan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, pihaknya memberikan kemudahan dalam pengumpulan pupuk bersubsidi sebagai bagian dari upaya melayani petani di seluruh Indonesia.
“Kalau kita permudah pasti produksinya meningkat. Yang tidak punya Kartu Tani bisa pakai KTP saja,” ujarnya.
Bahkan, kata dia, petani di hutan desa juga mendapat jatah pupuk meski sebelumnya tidak mendapat jatah pupuk, benih, dan benih bersubsidi.
“Sekarang alhamdulillah kita sudah mencabut Peraturan Menteri Pertanian yang terbit tahun 2020, nomor 10 (Permentan Nomor 10 Tahun 2020, red.) yang bisa menghambat petani kita untuk mengambil pupuk,” kata Mentan.
Baca juga: Presiden Sebut Pemerintah Sediakan Sarana Transportasi Umum yang Memadai
Baca juga: Jokowi Sebut Soal Penerbitan Sertifikat Tanah Saja Tidak Cukup
Wartawan: Sumarwoto
Redaktur: Agus Salim
Hak Cipta © ANTARA 2024