Jika ada masalah, segera lapor ke Kementerian Dalam Negeri. Jika kelasnya berat, segera datang ke saya
Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Joko Widodo menyatakan, proses evaluasi kinerja seluruh penjabat kepala daerah dilakukan setiap hari untuk menjamin netralitas aparatur sipil negara terhadap jalannya pemilu 2024.”Saya evaluasi setiap hari. Begitu semuanya ‘miring’, saya bisa mengubahnya, itu hak prerogratif saya,” kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan kepada seluruh penjabat kepala daerah se-Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin sore.
Jokowi juga mengarahkan seluruh penjabat kepala daerah untuk memberikan dukungan penuh terhadap tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
“Tapi, jangan campur tangan dalam hal apa pun,” ujarnya.
Baca juga: Jokowi Makan Siang Bersama Tiga Calon Presiden di Istana Merdeka
Bantuan yang bisa diberikan kepada penyelenggara pemilu, kata Jokowi, berupa kebutuhan anggaran operasional yang perlu dipercepat.
Selain itu, Jokowi juga mengingatkan penjabat kepala daerah untuk tidak memihak calon mana pun
“Dan saya juga minta bapak dan ibu jangan memihak, itu harus dilihat lho, hati-hati bapak dan ibu dilihat. Mudah sekali bagi bapak dan ibu untuk melihat memihak atau tidak,” ujarnya.
Tugas Jokowi menjadi penjabat kepala daerah selanjutnya adalah memastikan ASN bersikap netral menghadapi Pilkada 2024.
Terakhir, menjaga keharmonisan di tingkat bawah. Segera selesaikan jika ada gejolak terkait politik, ujarnya.
Baca juga: Hasto Bantah Isu Megawati dan Jokowi Tak Komunikasi
Semua arahan tersebut akan dievaluasi setiap hari oleh Jokowi. Berbagai kendala terkait pelaksanaan pemilu dapat dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri hingga presiden.
“Saya akan terus ikuti kerja dan tugas bapak dan ibu sekalian. Kalau ada masalah segera lapor ke Kementerian Dalam Negeri. Kalau serius segera datang ke saya agar bisa saya bantu,” ujarnya.
Rapat Presiden dengan Pj Kepala Daerah itu dihadiri 37 Pj Wali Kota, 133 Pj Bupati, dan 23 Pj Gubernur se-Indonesia.
Pertemuan yang dimulai pukul 11.15 WIB itu juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mendampingi Presiden Jokowi.
Baca juga: Mendagri Minta Pj Kepala Daerah, Misalnya Presiden Lakukan Blusukan
Baca juga: Ombudsman Minta Kementerian Dalam Negeri Buka Data Nama Calon Pj Kepala Daerah
Baca juga: Bima Arya: Masa Transisi Kepala Daerah Jelang Pilkada Jadi Tantangan Berat
Wartawan : Andi Firdaus
Redaktur : Didik Kusbiantoro
HAK CIPTA © ANTARA 2023