Jakarta (ANTARA) – Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho menegaskan, video mengenai ketidaknetralan Kapolri pada Pemilu 2024 merupakan informasi yang menyesatkan atau berita bohong (hoaks).
Bahwa informasi tersebut tidak benar atau hoax dan sejak minggu lalu di media sosial Polri juga memberikan informasi yang bertanda Hoax, kata Sandi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Sejumlah video terkait ketidaknetralan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo pada Pemilu 2024 tersebar di media sosial.
Dalam video tersebut disebutkan Kapolri memerintahkan jajaran Dirbinmas Polda tanpa surat telegram rahasia (STR) dan hanya melalui telepon ke Kapolda.
Dalam video tersebut, Kapolri disebut memerintahkan fungsi Binmas Polri sebagai instrumen untuk memenangkan pemilu. Sistem door to door yang dilakukan Bhabinkamtibmas tidak bisa digunakan lagi dan diperintahkan untuk menggerakkan da’i kambtibmas untuk memanfaatkan sarana ibadah sebagai tempat pengurusan dan penjaminan salah satu pasangan calon.
Selain itu, dalam video tersebut, Kapolri juga disebut meminta aparat keamanan dan ketertiban menertibkan mereka dengan memberikan masing-masing ponsel baru dengan nomor sim card asing dan modem internet seluler.
Kemudian meminta bantuan dana kepada pengusaha BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) yang merupakan rekanan Direktorat Binmas daerah masing-masing.
Terkait informasi hoaks tersebut, Sandi meminta masyarakat tidak mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu.
“Masyarakat tidak boleh termakan oleh informasi yang belum jelas kebenarannya dan tidak menyebarkan informasi bohong atau hoaks,” kata Sandi.
Sandi juga menegaskan Polri akan tetap netral dalam memastikan pemilu 2024 berjalan aman, damai, dan bermartabat.
Kapolri berulang kali menyatakan bahwa Polri bersikap netral dalam penyelenggaraan pemilu. Polri bertugas memastikan Pemilu 2024 berjalan aman, damai, sejuk dan bermartabat, kata Sandi.
Reporter: Laily Rahmawaty
Redaktur: Triono Subagyo
Hak Cipta © ANTARA 2024