Penghapusan adalah penghapusan peristiwa pidana, berikut aturannya dalam undang-undang

Pertimbangan DPR dalam memberikan abolisi merupakan bagian dari upaya pengawasan terhadap kebijakan eksekutif dan menjaga keseimbangan antar lembaga pemerintah. DPR sebagai wakil rakyat yang terdiri dari partai politik berperan penting dalam memberikan pandangan masyarakat terhadap tindakan presiden terkait penghapusan.

Selain pertimbangan DPR, sesuai Pasal 1 UU Darurat, presiden juga harus mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung dalam proses pemberian amnesti dan abolisi. Oleh karena itu, dalam pemberian abolisi di Indonesia, terdapat langkah dan proses ketat yang melibatkan DPR dan Mahkamah Agung untuk memastikan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mempertimbangkan berbagai aspek kebijakan eksekutif.