Banyaknya angkatan kerja baru yang ingin menjadi PNS atau pegawai di perusahaan, mereka belum terlalu memikirkan untuk membuka peluang usaha atau peluang kerja mandiri.
Mataram (ANTARA) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat angka pengangguran tertinggi di wilayah tersebut bagi pencari kerja lulusan perguruan tinggi.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB I Gede Putu Aryadi di Mataram, Minggu mengakui, mengacu data BPS Agustus 2022 jumlah angkatan kerja di NTB sebanyak 2,80 juta orang dengan jumlah penduduk bekerja 2,72 juta orang dan pengangguran 80 ribu orang. orang atau 2,89 persen.
Rata-rata peningkatan jumlah tenaga kerja baru per tahun sebesar 60 ribu orang, sedangkan peningkatan kesempatan kerja tidak berimbang, ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima di Mataram.
Ia mengungkapkan, dari 80 ribu lebih pengangguran tersebut, sebagian besar pengangguran tersebut merupakan lulusan perguruan tinggi.
Alasannya karena mereka yang berpendidikan tinggi cenderung bangga jika melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan gelarnya, kata Aryadi.
Berdasarkan data Wajib Lapor Ketenagakerjaan online, diketahui terdapat 12 ribu perusahaan di NTB dan 9.000 merupakan perusahaan mikro. Sedangkan perusahaan menengah dan besar hanya berjumlah 726 perusahaan, kurang dari 500 perusahaan besar dan sisanya tidak teridentifikasi.
Artinya, lapangan kerja di NTB mayoritas merupakan pekerja informal, pekerja rentan dengan persentase 75,36 persen yaitu 2,05 juta orang dan hanya 600 ribu orang yang bekerja di sektor formal, jelasnya.
Menurutnya, secara umum para pencari kerja, khususnya angkatan kerja baru, sebagian besar ingin menjadi PNS atau pegawai di perusahaan. Mereka belum terlalu memikirkan untuk membuka peluang usaha atau peluang kerja mandiri.
“Padahal untuk menjadi orang hebat tidak harus menjadi PNS, menjadi tenaga kerja mandiri (TKM) yang sukses itu lebih hebat lagi. Untuk mencapai kesuksesan itu perlu proses. Segala sesuatu yang instan tentu tidak akan bertahan lama. , karena mempertahankan bisnis atau karir memerlukan keahlian. Tanpa keahlian, bisnis atau jabatan akan cepat runtuh,” ujarnya.
Oleh karena itu, melalui TKM diharapkan menjadi salah satu strategi pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan meningkatkan produktivitas masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah.
Meski masih sedikit masyarakat yang berpikir untuk berwirausaha, namun pertumbuhan ekonomi pasca pandemi yang setiap tahunnya semakin membaik memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan jumlah TKM di NTB.
Aryadi menjelaskan, dalam membangun usaha sendiri harus memenuhi beberapa syarat, antara lain kemampuan kompeten, niat ikhlas, modal, dan jaringan pemasaran. Modal disini dapat berupa modal finansial dan modal teknologi. Bisnis yang dikembangkan harus sesuai dengan kebutuhan pasar masa depan dan sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
“Jangan membangun bisnis yang tidak sesuai dengan keahlian karena akan menghasilkan produk yang kualitasnya rendah. Jangan membangun bisnis yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar karena akan sulit dipasarkan,” ujarnya.
Untuk itu, pihaknya terus mendorong peningkatan jumlah TKM. Untuk meningkatkan jumlah TKM, pemerintah melalui lembaga pelatihan kerja seperti BLK/LLK hadir memberikan pelatihan keterampilan yang dibutuhkan dunia industri agar bisa langsung terserap oleh dunia industri atau bisa membuka usaha industri sendiri.
Menurutnya, Pemprov NTB telah mengambil kebijakan untuk memaksimalkan kerja sama dan kolaborasi dengan DUDI dan seluruh pihak untuk mempersiapkan tenaga kerja agar dapat terserap ke dunia industri dengan meluncurkan program inovasi PePADU Plus sejak tahun 2021.
Melalui PePADU plus, pendekatan pelatihan diubah agar sesuai dengan kebutuhan dunia industri sesuai dengan Job Future Analysis. Peserta tidak hanya diberikan pelatihan sesuai tuntutan industri, namun juga praktek langsung di dunia industri, sehingga setelah selesai pelatihan dapat langsung terserap di dunia industri. Dan bila tidak terserap, mereka akan diberikan bimbingan pengelolaan usaha dan bantuan peralatan agar bisa menjadi wirausaha.
“Jika hanya diberikan modal tanpa disertai pelatihan keterampilan dan manajemen usaha, besar kemungkinan usaha Anda tidak akan menghasilkan balik modal. Sedangkan jika hanya diberikan pelatihan tanpa mengintegrasikannya dengan kebutuhan pasar kerja maka akan semakin meningkat. pengangguran. Oleh karena itu, pemberian pelatihan dan bantuan alat usaha dinilai lebih bermanfaat dibandingkan sekedar pelatihan atau sekedar pemberian modal usaha,” ujarnya.
Baca juga: 23 kampus di NTB terima beasiswa bagi mahasiswa miskin berprestasi
Baca juga: BP3MI: Malaysia Jadi Tujuan Favorit TKI asal NTB
Baca juga: Disnakertrans NTB tangani 11 kasus dugaan TPPO
Wartawan: Nur Imansyah
Redaktur: Muhammad Yusuf
HAK CIPTA © ANTARA 2023