Jakarta (ANTARA) – Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengusulkan dana stimulan lebih dari Rp 200 miliar untuk mengatasi gagal panen bagi petani yang terkena puso, kata Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.
Hal ini dilakukan agar bantuan dapat disalurkan kembali kepada petani terdampak sebelum Desember 2024, sehingga mereka dapat kembali memproduksi pangan yang dibutuhkan masyarakat, kata Muhadjir dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Jakarta, Senin.
RTM penanganan gagal panen (puso) akibat banjir tahun 2023 ini dihadiri oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala BNPB Suharyanto serta perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan BPKP.
Bencana banjir yang melanda Indonesia pada awal tahun 2023 telah mengakibatkan gagal panen di 136 kabupaten/kota di 20 provinsi dengan luas total 5.469 hektar.
Kemudian Presiden Joko Widodo memberikan arahan pada tanggal 6 Maret dan 5 April 2023 untuk memberikan bantuan kepada petani yang mengalami gagal panen.
“Menindaklanjuti arahan tersebut, kami telah melakukan RTM pada Mei 2023 yang hasilnya BNPB akan memberikan kompensasi biaya produksi gagal panen akibat banjir melalui Dana Siap Pakai senilai Rp 8 juta per hektar kepada setiap petani,” kata Muhadjir.Baca juga: Pemerintah Berikan Bantuan kepada Petani Gagal Panen Rp 8 Juta per Hektare
Namun hingga akhir tahun 2023, bantuan gagal panen kepada petani belum tuntas, sehingga RTM hari ini memutuskan untuk tetap memberikan bantuan tersebut kepada mereka yang terkena dampak gagal panen.
Untuk tahun 2024, kata Muhadjir, bantuan gagal panen akan dialihkan ke PT Jasindo atas rekomendasi Menteri Pertanian, dengan cakupan diperluas menjadi 1 juta hektare.
Jadi bukan hanya puso karena banjir, tapi juga kekeringan dan hama. Preminya Rp 10 juta per hektar yang diusulkan Menteri Pertanian, nanti akan kita bahas lebih lanjut sesuai dengan kesiapan fiskal kita, ujarnya.
Wartawan : Asep Firmansyah
Redaktur: Bambang Sutopo Hadi
Hak Cipta © ANTARA 2024