Anggarannya bertahap, kita lihat Senin nanti. Ada skalanyaJakarta (ANTARA) – Pemerintah mulai membahas anggaran program makan siang gratis pada pembahasan Kebijakan Makroekonomi dan Prinsip Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 pada sidang kabinet Senin depan (26/2).Anggarannya bertahap, kita lihat Senin nanti. Ada skalanya, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat.
Airlangga mengatakan, belum ada keputusan lebih lanjut terkait skema anggaran program makan siang gratis yang diajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Sejauh ini pemerintah baru memutuskan untuk membahas program tersebut dalam KEM-PPKF 2025.
“Tadi kita bahas judulnya saja, PPKF,” kata Airlangga. “(Pembahasan program makan siang gratis) pasti datang,” lanjutnya.
Program makan siang gratis merupakan salah satu program yang diusung pasangan calon Prabowo-Gibran. Berdasarkan hasil perhitungan cepat Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tercantum di laman https://pemilu2024.kpu.go.id, pasangan Prabowo-Gibran unggul dengan perolehan suara 58,89 persen per 22 Februari. 2024 pukul 23.00.15 WIB.
Baca juga: Bapanas: Program Sembako dan Susu Gratis Dorong Perekonomian Pedesaan
Baca juga: Menko: Aksesi OECD bantu Indonesia keluar dari ‘middle-income trap’
Dalam dokumen visi dan misinya, pasangan calon menjelaskan bahwa program makan siang gratis ini bertujuan untuk mengatasi masalah stunting dan menyasar PAUD, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Santri di pesantren.
Bantuan gizi juga akan diberikan kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan membantu perekonomian keluarga.
Program ini menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100 persen pada tahun 2029.
Sekadar informasi, KEM-PPKF merupakan dokumen resmi negara yang menjadi acuan penyusunan nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025.
Penyusunan APBN 2025 merupakan yang terakhir pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sedangkan pelaksanaan APBN 2025 akan dilakukan pada pemerintahan berikutnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta penyusunan APBN kali ini dipertajam, sehingga APBN mampu menjawab berbagai persoalan struktural dan mendasar. Selain itu juga menjawab harapan masyarakat Indonesia.
“APBN akan terus dioptimalkan sebagai instrumen andalan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan di Indonesia,” kata Sri Mulyani, Selasa (13/2).
Baca juga: Maksimalkan mesin perekonomian, pemerintah dorong efisiensi biaya logistik
Baca juga: Airlangga: Resesi Jepang berpotensi mendongkrak investasi di Indonesia
Wartawan : Imamatul Silfia
Redaktur: Agus Salim
Hak Cipta © ANTARA 2024