Pelanggaran Pemilu, Pengertian, Jenis dan Penanganannya Menurut Undang-undang

E. Kelanjutan Pelanggaran

Rekomendasi berdasarkan hasil pleno digunakan untuk menentukan apakah suatu tindakan termasuk pelanggaran. Pelanggaran administratif diserahkan ke KPU, sedangkan pelanggaran pidana pemilu diteruskan ke penyidik ​​kepolisian. Pelanggaran kode etik diteruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Dengan adanya jalur penanganan pelanggaran pemilu yang jelas, diharapkan partisipasi masyarakat dalam menjaga integritas pemilu semakin meningkat. Sumber informasi yang dikutip dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan informasi dari Bawaslu NTB.