NEWS

Papua Barat Daya memperkuat kapasitas warga dalam mengelola perhutanan sosial

Papua Barat Daya perkuat kapasitas warga kelola perhutanan sosial

Jadi ketika masyarakat memahami bagaimana menjalankan program perhutanan sosial untuk meningkatkan perekonomiannya, tetapi juga ekologi

Sorong (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) memperkuat kapasitas warga/masyarakat Tambrauw melalui pelatihan perencanaan strategis agar masyarakat dapat mengoptimalkan perhutanan sosial berbasis konservasi di wilayah tersebut.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu di Sorong, Senin, menjelaskan, pelatihan kepada masyarakat mengenai konsep dan strategi pengelolaan perhutanan sosial berbasis konservasi sangat penting, agar masyarakat mampu mengoptimalkan program perhutanan sosial berbasis konservasi dengan baik dan maksimal.

“Sehingga ketika masyarakat memahami bagaimana menjalankan program perhutanan sosial untuk meningkatkan perekonomiannya, maka ekologi yang ada juga akan terjaga dan terpelihara dengan baik,” jelas Julian Kelly Kambu.

Ia menyampaikan apresiasinya kepada mitra Flora dan Fauna Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada masyarakat Tambrauw untuk mengikuti pelatihan konsep dan strategi menjalankan program perhutanan sosial berbasis konservasi.

Sebab, kata dia, Kabupaten Tambrauw merupakan kabupaten konservasi yang telah ditetapkan sebagai kabupaten pemegang predikat konservasi di Papua Barat Daya.

“Dan kabupaten juga memiliki peraturan daerah tentang masyarakat hukum adat, sehingga untuk mengoptimalkan status tersebut diperlukan pelatihan sebagai bagian dari dukungan masyarakat untuk mengelola hutan adat berdasarkan program perhutanan sosial berbasis konservasi,” kata Kelly.Baca juga: Pemprov Kaltim kosongkan 250 ribu hektar lahan untuk perhutanan sosial

Orientasi pemerintah, kata dia, adalah mengarahkan masyarakat untuk melihat potensi hutan tidak hanya dari segi ekonomi tetapi bagaimana menjaga ekologi sesuai dengan predikat yang diberikan pemerintah pusat sebagai kabupaten konservasi.

“Itulah tujuan dari pelatihan ini, agar pemerintah benar-benar memberikan apresiasi yang tinggi kepada mitra Flora dan Fauna Indonesia, karena kalau mau menunggu pemerintah mengambil tindakan, mungkin tiga sampai lima tahun ke depan. Tapi dengan Indonesia Mitra Flora dan Fauna, ini bisa dilakukan secepatnya, jelasnya.

Kelly Kambu berharap mitra Flora dan Fauna Indonesia dapat memberikan edukasi yang baik dan benar agar masyarakat mampu mengetahui bahwa hutan sangatlah penting, sehingga perlu dilindungi dan dirawat dengan baik agar memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat dalam lima tahun ke depan. sepuluh tahun.

Sementara itu, Koordinator Program Flora dan Fauna Indonesia Kabupaten Tambrauw Marten Leuna menjelaskan, Flora dan Fauna Indonesia mendukung pemerintah dan masyarakat untuk membuat program perencanaan kerja pengelolaan perhutanan sosial di tingkat desa yang telah diverifikasi oleh Dinas Perhutanan Sosial dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Badan (BPSKL) dan memiliki surat keputusan hutan desa dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

“Jadi kita membekali mereka bagaimana membuat rencana pengelolaan di setiap desa, kemudian membekali mereka dengan kemampuan mengidentifikasi potensi yang ada di hutan,” jelasnya.

Ia berkomitmen untuk terus membantu masyarakat dalam mengidentifikasi setiap potensi sehingga dari hasilnya memiliki data yang kemudian dapat digabungkan dan menentukan potensi apa saja yang dapat dikembangkan melalui suatu unit bisnis.

Wartawan: Yuvensius Lasa Banafanu
Redaktur: Sambas
HAK CIPTA © ANTARA 2023

Exit mobile version