Sejauh ini kita melihat IKN bukan sekadar keputusan Presiden Jokowi. Aku sudah menceritakan padamu sejarahnya
Jakarta (ANTARA) – Otoritas Ibu Kota Kepulauan (IKN) memastikan pergantian Presiden RI tidak akan mempengaruhi kebijakan terkait pembangunan ibu kota baru Indonesia di forum ASEAN.“Sejauh ini kita lihat IKN bukan sekadar keputusan Presiden Jokowi. Saya sudah cerita sejarahnya,” kata Deputi Badan Pendanaan dan Investasi IKN Agung Wicaksono usai berbicara pada ASEAN Investment Forum Day 2 di Jakarta, Minggu.
Wakil Agung mengatakan, sejak era pemerintahan Presiden Soekarno sudah mempunyai visi untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Disusul era Presiden Soeharto yang juga punya rencana pemindahan ibu kota negara. Begitu pula pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mulai membahas pemerataan pembangunan.
“Dan yang memutuskan menjadi undang-undang adalah Presiden Jokowi. Poin kedua adalah undang-undang, yang pertama tidak hanya satu presiden dan undang-undang tersebut didukung sangat kuat di parlemen,” ujarnya.
Baca juga: OIKN dan Perusahaan Kazakh Berkolaborasi dalam Mobilitas Cerdas IKN
Jika presiden Indonesia berganti, lanjutnya, maka undang-undang tentang IKN tidak bisa diubah hanya oleh presiden baru, melainkan harus disertai persetujuan DPR.
Tak hanya itu, Otoritas IKN juga menilai ketiga calon presiden yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan dinilai mendukung dan tidak menolak undang-undang tentang IKN.
“Untuk kita lakukan saja secara profesional dan kita yakin karena ini sudah diperkuat undang-undang dan merupakan tujuan jangka panjang presiden pertama dan terakhir, pemimpin masa depan akan mendapat dukungan,” ujarnya.
Baca juga: OIKN RI dan SCIC Finlandia Gandeng Wujudkan IKN Smart City
Terkait dengan investasi pihak swasta dalam pengembangan IKN, khususnya pada sektor yang tidak dibiayai APBN, Agung mengatakan pihaknya akan memastikan pihak swasta terlebih dahulu mampu mematuhi ketentuan mengenai penataan ruang dan harus mematuhi peraturan tersebut. mampu memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi negara.
“Yang terpenting koordinasi di lapangan untuk pembangunan karena banyak, ada APBN, swasta. Karena itu, kami yakin IKN sebenarnya bukan sesuatu yang harus diselesaikan dalam waktu singkat. Tapi harus terorganisir antar kontraktor di lapangan agar bisa terkoordinasi,” ujarnya.
Wartawan: Kuntum Khaira Riswan
Redaktur: Nusarina Yuliastuti
HAK CIPTA © ANTARA 2023