bersama-sama mengkonsep pertumbuhan penduduk seimbang di IKN
Jakarta (ANTARA) – Direktur Pelayanan Dasar Otoritas Ibu Kota Kepulauan (OIKN) Dr. Suwito beserta jajaran mengunjungi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk mempelajari praktik baik penanganan stunting.
Saat berkunjung ke kantor BKKBN, Jakarta Timur, Jumat, Suwito menyatakan salah satu fokus utama pembangunan di IKN adalah penanganan stunting, dimana terdapat 1.210 bayi balita (balita) dari enam kelurahan di 53 desa di seluruh Indonesia. wilayah IKN yang berisiko mengalami stunting.
“Dengan tingginya angka stunting ini, menjadi perhatian juga bagi kami di Kedeputian Sosial Budaya Masyarakat. Kami masih belajar dan membutuhkan bantuan dari BKKBN terkait penanganan stunting, ada 53 desa di enam kecamatan, mudah-mudahan bisa bersinergi dalam penanganan stunting,” kata Suwito.
Dijelaskannya, fokus penanganan stunting sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibukota Kepulauan (IKN) untuk menjadikan IKN kota kelas dunia.
Dijelaskannya pula, dengan luas 256.000 meter persegi, 75 persen kawasan IKN akan dipertahankan dan dikembangkan sebagai hutan, sedangkan 20 hingga 25 persennya akan digunakan untuk fasilitas pembangunan dan lain-lain, sehingga memerlukan kerja sama dengan kementerian/lembaga. institusi dengan 4P.
“Sinergi kita dengan kementerian/lembaga dimulai dari 4P yaitu Persiapan pengabdian masyarakat di IKN, Pembinaan, Mutasi Pegawai, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus (Pemdasus),” ujarnya.
Ditegaskannya, penanganan stunting termasuk dalam pelaksanaan P pertama, yakni persiapan pemberian pengabdian kepada masyarakat di IKN.
Sementara itu, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyambut baik audiensi OIKN untuk mempersiapkan SDM Indonesia yang unggul.
Menurutnya, ada daerah tertentu yang angka stuntingnya tinggi namun aksesnya sangat sulit dijangkau sehingga diperlukan konsep migrasi penduduk yang sangat baik untuk keseimbangan penduduk di suatu daerah.
Ia berharap konsep keluarga berkualitas dengan keberadaan IKN dapat menjadi contoh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi sehingga dapat ditiru oleh daerah lain.
“Kita punya Tim Pendamping Keluarga (TPK), dan di enam kecamatan kita sudah punya TPK. Khusus stunting itu bagian dari pengembangan kualitas keluarga, jadi ini sangat menarik karena kita akan menciptakan lingkungan dan komunitas baru yang harus tenang saja, jangan membuat sesuatu yang salah,” ujarnya.
Ia berharap prevalensi stunting di wilayah IKN tidak lebih dari 8 persen. Untuk itu, penting untuk mendaftarkan pasangan sebelum menikah agar anak terhindar dari risiko stunting.
Reporter: Lintang Budiyanti Prameswari
Redaktur: Budhi Santoso
HAK CIPTA © ANTARA 2023