Jakarta (ANTARA) – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan, pada masa kepemimpinan ASEAN tahun ini, Indonesia bekerja keras untuk memastikan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) bersatu menghadapi masalah Myanmar.“ASEAN hanya bisa maju dengan kekuatan penuh jika kita bisa memastikan solusi damai dan abadi di Myanmar,” kata Retno saat membuka Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Senin.
Sesuai amanat para pemimpin ASEAN, katanya, para menteri luar negeri akan melakukan tinjauan komprehensif terhadap Konsensus Lima Poin (5PC) dan menyiapkan rekomendasi untuk dipertimbangkan oleh seluruh pemimpin ASEAN.
Konsensus Lima Poin menyerukan diakhirinya kekerasan, dialog dengan seluruh pemangku kepentingan, menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog, mengizinkan ASEAN memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar, dan mengizinkan utusan khusus ASEAN untuk mengunjungi dan bertemu dengan para pemangku kepentingan. di Myanmar.
Sejak disepakati pada April 2021 oleh para pemimpin ASEAN dan pemimpin junta militer Myanmar Min Aung Hlaing, implementasi konsensus sebagai rencana perdamaian untuk mengatasi krisis Myanmar masih terhenti.
ASEAN menilai tidak ada kemauan dari junta yang berkuasa di Myanmar untuk melaksanakan konsensus tersebut.
Selama kepemimpinannya, Indonesia melakukan lebih dari 110 pendekatan dengan berbagai pihak di Myanmar, antara lain dengan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang merupakan pemerintahan bayangan yang dibentuk oleh junta oposisi, Dewan Administratif Negara (SAC) yang dibentuk oleh militer, organisasi perlawanan etnis. (EROs), dan masyarakat sipil Myanmar untuk membuka jalan bagi dialog inklusif.
Baca juga: RI terus mengupayakan dialog inklusif untuk menyelesaikan konflik Myanmar
Semua itu dilakukan dengan tetap mengacu pada 5PC yang menjadi acuan utama ASEAN dalam menangani krisis di Myanmar.
“5PCs menjadi acuan utama, dan implementasi 5PCs harus tetap menjadi fokus ASEAN,” ujar Menlu Retno pada AMM di Jakarta Juli lalu.
Kepastian Menlu Retno terkait 5PC ini muncul setelah Thailand menggelar pertemuan pada Juni lalu yang mengundang perwakilan junta Myanmar yang tidak diikutsertakan dalam berbagai pertemuan ASEAN karena melanggar konsensus dan terus melakukan tindakan kekerasan terhadap rakyatnya.
Thailand membenarkan pertemuan tersebut dengan mengatakan dialog dengan junta diperlukan untuk melindungi negaranya, yang berbatasan panjang dengan Myanmar.
Krisis di Myanmar dipicu oleh kudeta militer terhadap pemerintahan terpilih yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021, atas tuduhan kecurangan pemilu.
Sejak itu, Myanmar menghadapi krisis politik dan keamanan ketika junta menanggapi protes rakyat berskala besar dengan kekerasan bersenjata, yang mengakibatkan ribuan kematian dan cedera.
Krisis tersebut juga mendorong warga Myanmar untuk mengungsi dan sekitar 17,6 juta penduduk Myanmar sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan, termasuk lebih dari 5 juta anak-anak di negara tersebut, menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Baca juga: UE: Indonesia patut mendapat pujian atas upayanya membantu mengatasi krisis Myanmar
Baca juga: AS Harap Indonesia Lanjutkan Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar
Wartawan: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
HAK CIPTA © ANTARA 2023