Jakarta (ANTARA) – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berbagi pengalaman Pemerintah Indonesia dalam mengatasi kejahatan teroris dan menangani radikalisme, khususnya terkait strategi rehabilitasi dan reintegrasi bagi mantan teroris.Menlu Retno menyampaikan pengalaman Indonesia selama hadir Rapat Pleno Tingkat Menteri Forum Kontra-Terorisme Global (GCTF) ke-13 di pinggir lapangan Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat pada Rabu (20/9).
Bagi Indonesia, rehabilitasi dan reintegrasi harus mencakup seluruh aspek, tidak hanya terbatas pada mantan narapidana teroris, tetapi juga harus memperkuat ketahanan masyarakat dan lingkungan yang menerimanya, kata Retno dalam pertemuan tersebut, demikian pernyataan Kementerian Penindakan. Luar Negeri pada hari Kamis.
Baca juga: BNPT: Pemda harus dukung FKPT jadi ujung tombak cegah terorisme
Mengawali sambutannya pada pertemuan tersebut, beliau menyampaikan bahwa ancaman terorisme global terus meningkat dan terus berkembang.
Menurut Retno, aksi teror semakin beragam, antara lain penggunaan propaganda online dan eksploitasi teknologi baru drone dan kecerdasan buatan (AI) juga semakin tinggi.
Menteri Luar Negeri RI menyampaikan, angka kematian akibat terorisme dalam lima tahun terakhir dilaporkan meningkat.
Untuk itu, Retno memaparkan tiga upaya yang dilakukan Indonesia dalam mengatasi terorisme.
Baca juga: Masyarakat Harus Punya Ketahanan Ideologi Untuk Melawan Terorisme
Pertama, Pemerintah Indonesia mengedepankan pendekatan “seluruh pemerintahan” dan “seluruh masyarakat”sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme.
Menlu Retno menjelaskan pendekatan ini menekankan pentingnya peran sinergis dan dukungan antara pemerintah dan masyarakat. Pendekatannya juga menggabungkan pendekatan keras dan lunak serta keterlibatan masyarakat dan kerja sama internasional.
“Dibutuhkan sebuah desa untuk mengubah ide ekstremis menjadi ide damai,” kata Retno yang artinya mengubah pemikiran ekstremisme menjadi pemikiran damai memerlukan dukungan semua pihak.
Kedua, pemerintah Indonesia berupaya memastikan kemajuan teknologi dan penelitian tidak disalahgunakan. Pasalnya, teknologi yang berkembang sangat pesat dapat memberikan ruang bagi berkembangnya ide-ide ekstremis.
“Kita harus tetap waspada,” kata Retno.
Baca juga: BNPT utamakan asesmen pegawai pada objek vital dan berisiko tinggi
Untuk itu, Indonesia meluncurkan Pusat Pengetahuan Indonesia (I-KHub) untuk mengintegrasikan sistem data dan mendukung pengambilan keputusan berbasis penelitian dalam upaya memerangi ekstremisme sekaligus menjamin keamanan negara.
Ketiga, Pemerintah Indonesia berupaya untuk terus memastikan lingkungan yang aman untuk menangkal ekstremisme, termasuk melalui program pendidikan bagi perempuan dan anak.
Karena pemikiran ekstremis hanya bisa tumbuh di tempat yang penuh kebencian, kata Retno.
Baca juga: Anggota DPR: Usulan BNPT Penertiban Tempat Ibadah Tak Ada Urgensinya
Sebagai penutup, Menlu Retno menyampaikan harapannya agar negara-negara GCTF berkomitmen kuat untuk memastikan implementasi strategi rehabilitasi dan reintegrasi yang telah diterapkan Indonesia secara inklusif.
GCTF merupakan forum utama di luar kerangka PBB yang membahas kerja sama global dan upaya pertukaran informasi mengenai isu pemberantasan terorisme dan ekstremisme kekerasan.
Menlu Retno hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketua Bersama Kelompok Kerja Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan (CVE)dimana Indonesia telah bertugas sejak tahun 2017 bersama dengan Australia.
Baca juga: Konsultasi bilateral BNPT di Australia perkuat kerja sama antiteror
Wartawan: Yuni Arisandy Sinaga
Redaksi : M Razi Rahman
HAK CIPTA © ANTARA 2023