NEWS

Menko PMK bantah presiden politisasi bansos

Menko PMK bantah presiden politisasi bansos

Kalau yang dimaksud karena presiden terlibat dalam penyaluran bansos, sebenarnya hal itu sudah lama terjadi. Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy membantah Presiden Joko Widodo mempolitisasi bantuan sosial (bansos), karena selama ini presiden suka menyalurkan bantuan di awal tahun.

Muhadjir mengatakan, Presiden selalu mengawali tahun anggaran dengan merencanakan berbagai macam bantuan, salah satunya bantuan sosial kepada masyarakat.

Presiden akan turun langsung ke lapangan untuk mengecek penyaluran. Penyaluran bantuan harus benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Ini sebagai bentuk penanda bahwa sekarang bansos sudah mulai digulirkan, sekaligus dia akan mengecek apakah semuanya sudah disiapkan, apakah masih ada kekurangan di bagian mana pun, dan sebagainya. untuk waktu yang lama,” katanya.

“Memastikan KIP siap disalurkan, diserahkan, diserahkan kepada yang berhak,” ujarnya.

Saat ditanya soal Menteri Sosial Tri Rismaharini yang tidak mendampingi presiden saat menyalurkan bansos, menurutnya mantan Wali Kota Surabaya itu punya urusan lain yang harus dijalankan, seperti program PENA.

Bu Risma juga punya program dan Presiden tidak mewajibkan menteri teknis mendampingi saat ke lokasi, katanya.

Baca juga: Dinsos Tangerang: Bansos sudah tersalurkan kepada 2.866 penerima

Wartawan : Asep Firmansyah
Redaktur: Sambas
Hak Cipta © ANTARA 2024

Exit mobile version