Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan tidak ada perubahan signifikan pada anggaran bantuan sosial (bansos) yang dikelola Kementerian Sosial (Kemensos) pada tahun 2024.“Dalam APBN 2024, tidak ada perubahan signifikan terhadap anggaran bansos yang dikelola Kementerian Sosial,” kata Sri Mulyani di hadapan delapan hakim konstitusi dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden (PHPU) 2024. di Gedung I Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Jumat.
Baca juga: Menkeu: Tidak Ada Perbedaan Realisasi Bansos Kemensos Tahun 2019-2024
Ia menjelaskan, total anggaran perlindungan sosial (perlinsos) pada tahun 2024 sebesar Rp 496,8 triliun.
Rinciannya, anggaran Kemensos sebesar Rp75,6 triliun yang disalurkan melalui program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, dan program bansos lainnya.
Lalu, Rp 80,5 triliun untuk bakti sosial yang dikelola beberapa kementerian/lembaga, seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud) dan Kementerian Agama.
Baca juga: Sri Mulyani menilai forum di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu cara menjaga nalar masyarakat
Sisanya sebesar Rp340,7 triliun merupakan bantuan sosial berupa subsidi energi seperti BBM, LPG dan listrik serta subsidi non-energi seperti pupuk, public service obligat (PSO), kredit usaha rakyat (KUR), bunga kredit perumahan dan antisipasi penanggulangan bencana.
Khusus anggaran bansos Kemensos sebesar Rp75,6 triliun memang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 anggaran bansos Kemensos sebesar Rp74,3 triliun, ujarnya.
Menkeu menyebutkan belanja bantuan sosial selain PKH dan kartu sembako yang disalurkan Kemensos meningkat sebesar Rp1,23 triliun karena adanya peningkatan alokasi bantuan pangan untuk lansia, bantuan bagi penyandang disabilitas, dan bantuan untuk anak yatim piatu.
Baca juga: Menkeu: UU APBN 2024 sudah selesai sebelum penetapan calon presiden dan wakil presiden
Dijelaskannya, realisasi anggaran bansos hingga Februari 2024 mencapai Rp12,8 triliun untuk penyaluran PKH bagi 10 juta keluarga penerima manfaat dan kartu sembako untuk 18,7 juta keluarga penerima manfaat.
Hari ini, Jumat, MK memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Empat menteri dipanggil untuk memberikan keterangan dan diperiksa lebih lanjut oleh hakim konstitusi dalam sidang lanjutan perkara PHPU Pilpres 2024 yang diajukan tim kuasa hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan tim kuasa hukum Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Baca juga: Muhadjir tegaskan tugas dan fungsi Kemenko PMK tidak terkait pemilu
Baca juga: Empat Menteri dan DKPP Hadir pada Jumat, Hanya MK yang Bisa Mengusutnya
Wartawan: Fath Putra Mulya
Editor: Laode Masrafi
Hak Cipta © ANTARA 2024