…pemerintah akan mendukung pengembangan industri tanah jarang di Malaysia dan larangan tersebut akan “menjamin keuntungan maksimal bagi negara”…
Kuala Lumpur (ANTARA) – Malaysia akan mengembangkan kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah tanah jarang untuk menghindari eksploitasi dan hilangnya sumber daya, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim, Senin (11/9/2023), menjadikannya negara terbaru yang membatasi pengiriman. mineral utama.Malaysia hanya memiliki sedikit cadangan tanah jarang di dunia, dengan perkiraan 30.000 metrik ton, menurut data Survei Geologi Amerika Serikat pada tahun 2019. Tiongkok adalah sumber terbesar dengan perkiraan cadangan sebesar 44 juta ton.
Namun keputusan tersebut diambil ketika dunia berupaya melakukan diversifikasi dari Tiongkok, produsen mineral tanah jarang terbesar di dunia yang banyak digunakan dalam chip semikonduktor, kendaraan listrik, dan peralatan militer.
Anwar mengatakan pemerintah akan mendukung pengembangan industri logam tanah jarang di Malaysia dan larangan tersebut akan “menjamin keuntungan maksimal bagi negara”.
Dia tidak mengatakan kapan usulan larangan itu akan berlaku.
Industri logam tanah jarang diperkirakan akan menyumbang 9,5 miliar ringgit (US$2 miliar) terhadap produk domestik bruto negara itu pada tahun 2025 dan menciptakan hampir 7.000 lapangan kerja, kata Anwar di parlemen.
“Pemetaan detail sumber unsur tanah jarang dan model bisnis komprehensif yang memadukan industri hulu, tengah, dan hilir akan dikembangkan untuk menjaga rantai nilai tanah jarang di tanah air,” ujarnya.
Larangan yang diterapkan Malaysia dapat mempengaruhi penjualan ke Tiongkok, yang mengimpor sekitar 8,0 persen bijih tanah jarang dari negara Asia Tenggara tersebut antara bulan Januari dan Juli tahun ini, menurut data bea cukai Tiongkok.
Awal tahun ini, Tiongkok sendiri mengumumkan pembatasan ekspor beberapa logam yang banyak digunakan dalam industri semikonduktor, sebuah langkah yang dipandang sebagai tindakan balasan terhadap pembatasan AS terhadap penjualan teknologi ke Chia.
Pembatasan tersebut memicu kekhawatiran bahwa Tiongkok juga dapat membatasi ekspor mineral penting lainnya termasuk logam tanah jarang.
Analis David Merriman di Project Blue mengatakan dampak larangan tersebut di Malaysia masih belum jelas karena kurangnya rincian, namun larangan bijih tanah jarang dapat berdampak pada perusahaan Tiongkok yang beroperasi di Malaysia.
“Undang-undang tersebut dapat berdampak negatif terhadap potensi investasi di Malaysia dari pihak Tiongkok, yang telah melirik negara-negara Asia lainnya untuk mendapatkan senyawa tanah jarang yang belum diolah atau dicampur sebagai bahan baku untuk fasilitas pengolahan (tanah jarang) di Tiongkok selatan, kata Merriman.
Lynas Rare Earths Ltd dari Australia, produsen logam tanah jarang terbesar di luar Tiongkok, memiliki pabrik di Malaysia untuk memproses konsentrat yang bersumber dari Australia.
Tidak jelas apakah larangan ekspor yang direncanakan Malaysia akan berdampak pada Lynas, namun Lynas tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Malaysia telah memberlakukan pembatasan pada beberapa operasi pemrosesan Lynas, dengan alasan kekhawatiran mengenai tingkat radiasi dari proses perengkahan dan pencucian.
Lynas membantah tudingan tersebut dan mengatakan hal tersebut sudah sesuai aturan.
Baca juga: Malaysia ikuti jejak Indonesia dalam melindungi mineral langka
Baca juga: Indonesia-Malaysia Tinjau Sumber Daya Mineral di Nunukan
Penerjemah: Apep Suhendar
Redaktur: Ahmad Wijaya
HAK CIPTA © ANTARA 2023