Saya mempertanyakan, dalam visi dan misi Saudara disebutkan bahwa tax rasio dinaikkan menjadi 23 persen. Dalam simulasi kami, angka itu nyaris tidak masuk akalJakarta (ANTARA) – Calon Wakil Presiden nomor urut tiga Mahfud MD menyebut gagasan Gibran Rakabuming Raka yang berencana menaikkan tax rasio menjadi 23 persen tidak masuk akal.Saya mempertanyakan, dalam visi dan misi Bapak disebutkan bahwa tax rasio dinaikkan menjadi 23 persen. Dalam simulasi kami, angka itu hampir tidak masuk akal, kata Mahfud dalam Debat Cawapres 2024 yang digelar di Jakarta, Jumat malam. .
Rasio pajak merupakan rasio untuk mengukur perbandingan penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara.
Menurut Mahfud, gagasan Gibran untuk menaikkan tax rasio sebesar 23 persen tidak masuk akal karena tax rasio negara saat ini jauh di bawah angka tersebut, yakni sekitar 10 persen.
Ia pun mencontohkan, pemerintah sebenarnya sudah menawarkan insentif pajak dengan segudang manfaat, namun masih ditolak masyarakat. Belum lagi ada sejumlah pihak yang memanfaatkan insentif pajak sebagai cara memeras keuntungan masyarakat.
“Bagaimana mau menaikkan pajak? Masyarakat malah tidak mau mengambil insentif pajak,” ujarnya.
Dalam kesempatannya, Mahfud juga mengingatkan bahwa urusan perpajakan merupakan hal yang sangat sensitif bagi masyarakat, sehingga pemerintah tidak bisa sembarangan mengambil kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan atau data pasti.
Baca juga: Mahfud akan Perketat Rekrutmen Diplomat Jadi Agen Ekonomi
Baca juga: Mahfud Siapkan Tiga Strategi Tingkatkan Ekspor Indonesia
“Hati-hati, masyarakat sensitif jika pajak dinaikkan, karena kita sudah berkali-kali menawarkan tax amnesty dan hasilnya tidak jelas,” dia mengingatkan.
Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka sebelumnya menyatakan tugas pemerintah adalah meningkatkan pendapatan negara, sehingga pendidikan dan kesehatan masyarakat bisa lebih baik.
Ia juga berencana membentuk badan penerimaan pajak yang akan dipimpin langsung oleh presiden. Dengan tujuan untuk memudahkan koordinasi dengan kementerian terkait.
Jadi PDB (PDB) dan bea masuk akan digabung menjadi satu, jadi kita fokus pada pendapatan saja. Kita tidak lagi berurusan dengan pengeluaran, ujarnya.
Sementara terkait digitalisasi, Gibran menyatakan hal ini dapat menyederhanakan proses bisnis, administrasi, dan peningkatan layanan perpajakan.
“Ketika kita ingin melaporkan SPT tahunan, kita tidak perlu lagi mengisinya karena sistem sudah terisi jadi tinggal klik, klik, konfirmasi, selesai, itu memudahkan,” ujarnya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 pada Senin 13 Desember 2023.
Baca juga: Mahfud Tak Jawab Langsung Pertanyaan Gibran Soal Regulasi CCS
Hasil pengundian nomor urut sehari lalu menetapkan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
Usai debat pertama calon presiden pada Selasa (12/12), KPU menggelar debat kedua yang melibatkan tiga calon wakil presiden pada Jumat (22/12) di Jakarta.
Tema debat kedua meliputi ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur dan perkotaan.
Reporter: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Chandra Hamdani Noor
Hak Cipta © ANTARA 2023