Mataram (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Barat masih mengkaji kemungkinan digelarnya pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, menyusul insiden vandalisme dan pembakaran. kotak suara yang terjadi pada saat penghitungan. pemungutan suara legislatif pada Rabu malam (14/2).Ketua KPU Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Khuwailid mengatakan, kemungkinan dilakukannya PSU, namun sebelum memutuskan hal tersebut, pihaknya memerlukan laporan komprehensif terkait peristiwa yang terjadi.
“PSU boleh saja tapi kita harus mendapatkan hasil atau gambaran utuhnya dulu, tentu kita lihat prosesnya,” kata Khuwailid di Mataram, Jumat.
Ia mengatakan, ketentuan pelaksanaan PSU diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Syaratnya, jika terjadi bencana alam atau kerusuhan, penghitungan suara tidak bisa dilakukan salah satunya.
“Kalau hasilnya tidak bisa dihitung dan aturannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilu, maka pilihannya adalah melaksanakan PSU atau melakukan pemilu susulan atau susulan. Nanti kita lihat dulu faktanya. yang terjadi di lapangan,” jelasnya.
Khuwailid menjelaskan, kasus yang terjadi di Distrik Parado, Kabupaten Bima, sebenarnya merupakan akibat dari adanya partai (tim calon legislatif) yang kalah dalam proses penghitungan suara dan tidak menerimanya, kemudian melakukan perusakan dan pembakaran kotak suara.
Informasi yang kami terima meminta agar dilakukan penambahan suara di KPPS, namun keinginan tersebut tidak dapat terlaksana sehingga menimbulkan emosi dan berujung pada pembakaran beberapa kotak suara, kata Khuwailid.
Menurut dia, eskalasi pertama datang dari Desa Parado Wane yang kemudian bergeser dan menjalar ke Desa Parado Rato serta Desa Panca dan Mere.
Saat ini situasi sudah tenang sejak Rabu malam pukul 23.30 WITA berkat kesigapan Polri dan TNI serta Bawaslu dan KPU kabupaten yang bahu-membahu mengamankan situasi. Seluruh logistik pemilu yang masih aman telah dipindahkan ke Bima. KPU Kabupaten,” ujarnya.
Dari laporan yang diterima KPU NTB, terdapat sejumlah kotak suara berisi kertas suara yang dirusak dan dibakar. Sedangkan pelakunya berjumlah dua orang dan kini telah ditangkap Polres Kabupaten Bima.
“Apakah pembakaran surat suara itu tidak bisa dihitung atau ada akibat lain, akan kita pelajari lebih lanjut di paripurna agar bisa menentukan sikap selanjutnya,” kata Khuwailid.
Oleh karena itu, belajar dari kasus Distrik Parado, kata Khuwailid, pihaknya telah mengambil langkah antisipatif terhadap potensi gangguan dan hambatan agar tidak terjadi di tempat lain.
“Mudah-mudahan dari kejadian ini kita semua bisa mengantisipasi segala potensi yang ada mengenai ancaman gangguan dan hambatan dalam proses rekapitulasi suara yang saat ini masih berlangsung,” ujarnya.
Wartawan: Nur Imansyah
Editor: Hisar Sitanggang
Hak Cipta © ANTARA 2024