Denpasar (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali bertemu dengan pimpinan KPU RI di Jakarta untuk membahas gugatan pasangan calon nomor urut 1 Pemilu 2024, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.Anggota KPU Provinsi Bali I Gede John Darmawan mengatakan Paslon 1 meminta dilakukan pemilihan ulang karena menilai ada kecurangan terkait Presiden RI Joko Widodo menyalurkan bansos di Kabupaten Gianyar.
Makanya, malam ini kita akan rapat konsolidasi dengan seluruh pimpinan KPU RI terkait itu, untuk melihat kesaksian dan bukti apa yang diperlukan,” kata I Gede John Darmawan di Denpasar. , Minggu.
Pendistribusian bansos tersebut diduga terjadi pada Selasa (31/10/2023) saat reklame Ganjar-Mahfud viral di sepanjang jalan SMK Negeri 3 Sukawati, Pasar Bulan, dan Balai Kebudayaan Batubulan yang hendak dilewati Presiden.
“Hari ini kami jelaskan ke KPU apa yang harus kami persiapkan. Kalau DPR dan DPD sama sekali tidak ada gugatan, tapi kalau Pilpres sifatnya nasional, nah yang dibutuhkan KPU RI adalah kami menyiapkan jawabannya. dan data bukti pendukung,” ujarnya.
KPU Provinsi Bali menilai gugatan terkait bansos yang diberikan Presiden Jokowi tidak ada sangkut pautnya dengan pihak penyelenggara. Meski demikian, pihaknya menyadari hakim konstitusi memiliki banyak pertimbangan yang tetap harus diperhatikan.
Meski demikian, KPU Provinsi Bali optimistis bisa menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan tim Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
“KPU Bali siap menghadapi proses ini dengan jawaban dan bukti yang ada. Untuk saat ini buktinya belum kita bocorkan, nanti akan ada jawabannya, tapi belum akan kita ungkap,” ujarnya.
Sejauh ini, kata dia, penyelenggara pemilu 2024 di Pulau Dewata baru menerima satu gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini tidak ada kaitannya dengan hasil pemilu.
Oleh karena itu, dalam rapat malam ini mereka akan fokus menyiapkan materi sidang MK yang rencananya akan dimulai setelah 25 Maret 2024.
Dari KPU Provinsi Bali, kata John, ada empat orang yang hadir di hadapan Hasyim Asy’ari, yakni dirinya, anggota KPU Provinsi Bali Anak Agung Raka Nakula, kepala subbagian hukum, dan seorang staf.
Baca juga: KPK Rekomendasikan Penyaluran Bansos Dihentikan Jelang Pilkada 2024
Baca juga: Menkeu: Anggaran bansos per 29 Februari mencapai Rp 22,5 triliun
Wartawan: Ni Putu Putri Muliantari
Editor : D.Dj. Kliwantoro
Hak Cipta © ANTARA 2024