Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cahya Hardianto Harefa mengatakan akan segera
memberhentikan sementara 15 pegawai KPK yang terlibat kasus dugaan pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan Negara (Rutan) cabang KPK.Kemudian yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, diberhentikan sementara sesuai ketentuan yang berlaku, kata Cahya di Gedung KPK Juang, Jakarta Selatan, Jumat malam.
Pemeriksaan disiplin terhadap 15 pegawai yang ditetapkan sebagai tersangka akan dilakukan secara maraton dan diperkirakan selesai pada 21 Maret 2024.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menambahkan, jawaban atas pertanyaan apakah 15 pegawai yang ditetapkan tersangka akan dipecat menjadi aparatur sipil negara (ASN), akan diumumkan setelah rangkaian acara. proses hukum telah selesai.
“Ada tim dari Inspektorat, Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan atasan langsungnya yang juga bekerja paralel. Mudah-mudahan prosesnya lebih cepat sehingga nanti bisa ditentukan status ASNnya,” ujarnya.
Pada Jumat (15/3), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan dan menetapkan 15 pegawainya sebagai tersangka kasus pemerasan di Rutan Cabang KPK.
“Untuk keperluan proses penyidikan, tim penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024 di Rutan Polda Metro Jaya,” kata Direktur Penyidikan Asep Guntur Rahayu di Gedung Juang KPK. , Jakarta Selatan, Jumat.
Para tersangka adalah Kepala Rutan KPK saat ini Achmad Fauzi, mantan petugas Rutan KPK Hengki, mantan Pj Kepala Rutan KPK Deden Rochendi, dan petugas Rutan KPK Ristanta.
Kemudian, petugas Rutan KPK Ari Rahman Hakim, Petugas Rutan KPK Agung Nugroho, Mantan Petugas Rutan KPK Eri Angga Permana, Petugas Rutan KPK Muhammad Ridwan, dan Petugas Rutan KPK Suharlan.
Kemudian lima petugas tahanan KPK lainnya yakni Suharlan, Ramadhan Ubaidillah, Mahdi Aris, Wardoyo, Muhammad Abduh, dan Ricky Rachmawanto.
Cara yang dilakukan HK (Hengki) dan kawan-kawan terhadap para tahanan antara lain dengan memberikan fasilitas eksklusif berupa percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel dan power bank, serta pemeriksaan informasi, kata Asep.
Besaran uang untuk memperoleh layanan tersebut bervariasi dan ditetapkan mulai dari Rp300 ribu hingga Rp20 juta yang kemudian disetorkan secara tunai atau melalui rekening bank induk.
Besaran uang yang diterima tersangka pun bervariasi sesuai jabatan dan tugasnya yang dibagikan per bulan, mulai dari Rp500 ribu hingga Rp10 juta.
Dalam menjalankan aksinya, para tersangka menggunakan beberapa istilah atau kata sandi, antara lain banjir yang berarti informasi pemeriksaan, sangkar burung dan pakan jagung yang berarti transaksi uang, serta botol yang berarti telepon seluler dan uang tunai.
Pada periode 2019-2023, jumlah uang yang diterima para tersangka sekitar Rp6,3 miliar dan masih akan dilakukan penyidikan dan penyidikan lebih lanjut terhadap aliran uang dan penggunaannya.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Reporter: Fianda Sjofjan Rassat
Redaksi : Edy M Yakub
Hak Cipta © ANTARA 2024