Seoul (ANTARA) – Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck-soo pada Minggu meminta para dokter menahan diri di tengah aksi mogok yang meluas untuk memprotes keputusan pemerintah menambah jumlah kursi pendaftaran sekolah kedokteran.Para dokter telah memperingatkan bahwa mereka akan melakukan serangan besar-besaran dan tindakan lainnya.
Mereka mengambil langkah ini sebagai perlawanan terhadap keputusan pemerintah, yang diumumkan awal bulan ini, untuk menambah kuota mahasiswa baru sekolah kedokteran sebanyak 2.000 orang pada tahun depan.
Tambahan jumlah ini menandai peningkatan tajam kuota mahasiswa kedokteran dari saat ini sebanyak 3.058 kursi.
“Jika dokter benar-benar mengambil tindakan yang mengakibatkan kekosongan layanan kesehatan, maka dampaknya akan merugikan masyarakat,” kata Han dalam pernyataannya.
“Kesenjangan pelayanan kesehatan akibat tindakan kolektif ini merupakan hal yang tidak boleh terjadi, karena dapat membahayakan nyawa dan kesehatan masyarakat,” tambah Han.
Han menekankan bahwa upaya pemerintah untuk mereformasi sektor medis hanya dapat berhasil jika negara tersebut memiliki lebih banyak dokter.
Pernyataan perdana menteri tersebut muncul setelah dokter magang dari lima rumah sakit umum besar di Seoul menyatakan akan menyerahkan surat pengunduran diri pada Senin (19/2).
Mereka pun memutuskan untuk pulang kerja keesokan harinya.
“Mengingat waktu yang dibutuhkan untuk melatih dokter spesialis, kami tidak bisa lagi menunda peningkatan ini. “Bukan hanya pasiennya yang menua, tapi juga dokternya,” kata Han.
Ia juga menegaskan, kuota tersebut tidak bertambah dalam 27 tahun terakhir.
Han menegaskan kembali bahwa pemerintah akan terus memberikan insentif bagi para dokter, termasuk membangun “jaring pengaman” untuk mengurangi tanggung jawab pidana mereka jika terjadi malpraktik.
Korea Selatan juga sebelumnya berjanji untuk mengalokasikan 10 triliun won (Rp 115 triliun) pada tahun 2028 untuk meningkatkan kompensasi layanan medis di bidang-bidang penting, dan untuk menarik lebih banyak dokter untuk berpraktik di sektor-sektor yang berisiko lebih tinggi.
Dalam pernyataan terpisah, Menteri Kesehatan Korea Selatan Cho Kyoo-hong mengatakan pemerintah terbuka untuk melakukan pembicaraan dengan para dokter, dan mendesak mereka untuk tidak melakukan tindakan mogok kolektif.
“Sangat disayangkan Organisasi Medis Korea mengambil langkah protes,” kata Cho. “Kami mendesak staf medis untuk mendukung pasien, dan pemerintah akan terus membuka pintu dialog,” tambahnya.
Sementara itu, kata para pejabat, pemerintah telah mengeluarkan perintah kepada rumah sakit untuk menyerahkan catatan kerja harian para dokter, dan berjanji akan mengambil tindakan tegas jika para dokter melakukan mogok kerja.
“(Perintah) dikeluarkan untuk mencegah insiden di mana dokter, setelah menerima perintah kembali bekerja dari pemerintah, kembali ke rumah sakit, kemudian keluar lagi untuk berpartisipasi dalam tindakan kolektif,” kata seorang pejabat Kementerian Kesehatan.
Hingga Jumat (16/2), Kementerian Kesehatan melaporkan 715 dokter magang dari 23 rumah sakit telah mengajukan surat pengunduran diri, meski hingga saat ini belum ada satu pun permohonan yang dikabulkan.
“Jika dokter peserta pelatihan terlibat dalam tindakan kolektif, pemerintah akan mengambil tindakan yang diperlukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk melindungi masyarakat, serta kesehatan dan kehidupan mereka,” kata Cho.
Berdasarkan undang-undang kedokteran setempat, pemerintah mempunyai kewenangan untuk mencabut izin dokter jika mereka menerima hukuman pidana karena tidak mematuhi perintah untuk kembali bekerja.
Asosiasi Medis Korea, kelompok lobi dokter terbesar, mengatakan pada hari Sabtu bahwa mereka akan mengambil langkah-langkah yang “tidak dapat ditoleransi”.
Mereka juga mengatakan akan mengundurkan diri tanpa batas waktu jika pemerintah terus mengancam dokter magang dan warga yang menentang rencana tersebut.
Sementara itu, rumah sakit-rumah sakit besar mengeluarkan pengumuman bahwa jadwal operasi untuk pasien mungkin disesuaikan karena tindakan kolektif tersebut.
Mahasiswa dari 35 dari 40 fakultas kedokteran juga berkomitmen untuk mengajukan permohonan cuti ke universitas masing-masing pada Selasa (20/2), sebagai bentuk solidaritas mereka terhadap aksi protes yang dilancarkan para dokter.
Dalam jajak pendapat Gallup Korea yang mensurvei 1.002 orang minggu lalu, 76 persen responden memandang positif peningkatan kuota sekolah kedokteran, dan hanya 16 persen memberikan pandangan negatif.
Sumber: Yonhap-OANA
Baca juga: Kementerian Kesehatan Korea Selatan Perintahkan Rumah Sakit Larang Cuti Massal Bagi Dokter Magang
Baca juga: Kuota Mahasiswa Kedokteran Bertambah, Dokter Korea Selatan Terancam Mundur
Mengatasi kekurangan dokter melalui pemetaan di rumah sakit
Penerjemah: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Tia Mutiasari
Hak Cipta © ANTARA 2024