Penduduk miskin dihitung dari Susenas, yaitu penduduk yang rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya berada di bawah garis kemiskinanDepok (ANTARA) – Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono menyatakan, pada tahun 2023 Kota Depok, Jawa Barat menduduki peringkat keempat secara nasional. wilayah dengan kemiskinan terendah. Tahun ini angka kemiskinan sebesar 2,38 persen. Secara nasional, Kota Depok menduduki peringkat keempat wilayah dengan angka kemiskinan terendah, kata Imam Budi Hartono di Depok, Kamis.
Peringkat pertama ditempati Kota Sawahlunto dengan perolehan 2,27 persen, peringkat kedua Kabupaten Bandung, dan peringkat ketiga Kota Balikpapan.
Tahun lalu, angka kemiskinan Kota Depok sebesar 2,53 persen dan menduduki peringkat ke-5 nasional.
“Penduduk miskin dihitung dari Susenas, yaitu penduduk yang rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya berada di bawah garis kemiskinan,” ujarnya.
Baca juga: Pj Gubernur Jateng Minta Puskesmas Berperan Aktif Turunkan Stunting
Pria yang akrab dengan Bang Imam ini mengatakan, permasalahan kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang menjadi fokus perhatian pemerintah.
Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi pengentasan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat.
“Pengukuran kemiskinan yang andal dapat menjadi instrumen ampuh bagi pengambil kebijakan dalam memusatkan perhatian pada kondisi kehidupan masyarakat miskin,” kata Bang Imam.
Lebih lanjut Bang Imam mengatakan, data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan lintas waktu dan wilayah, serta menentukan sasaran masyarakat miskin dengan tujuan memperbaiki kondisinya.
Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM), kata Imam Budi Hartono.
Baca juga: Legislator Desak DKI Tingkatkan Pendidikan Gratis untuk Atasi Kemiskinan
Imam mengatakan, penduduk yang rata-rata pengeluaran per kapita bulanannya di bawah GK termasuk dalam kategori miskin.
Kemudian GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan pangan minimum yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari.
“Paket komoditi kebutuhan pangan pokok diwakili oleh 52 jenis komoditas (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain,” ujarnya.
Ditambahkannya, bagi GKNM kebutuhan minimalnya adalah perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.
Paket komoditi pokok non pangan diwakili oleh 51 jenis komoditas di perkotaan dan 47 jenis komoditas di perdesaan.
Imam mengatakan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar atau “pendekatan kebutuhan dasar” dalam mengukur kemiskinan.
Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pokok makanan dan non-makanan yang diukur dari pengeluaran.
Sumber data yang digunakan untuk menghitung kemiskinan tingkat kabupaten/kota tahun 2023 adalah data Belanja Konsumsi Susenas Maret 2023, ujarnya.
Baca juga: Indonesia Punya Kelompencapir Saat Saemaul Undong Makmurkan Korea Selatan
Wartawan: Feru Lantara
Redaktur: Sambas
Hak Cipta © ANTARA 2023