Kini, antisipasi tersebut sedang kami diskusikan dengan BNPT dan Densus 88
Badung (ANTARA) – Deputi Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata mengatakan pihaknya melibatkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam proses rekrutmen pegawai BUMN selanjutnya.Hal ini disampaikan Tedi Bharata menanggapi arahan Menteri BUMN Erick Thohir yang meminta pengetatan proses rekrutmen pasca ditangkapnya terduga pelaku terorisme yang merupakan pegawai PT Kereta Api Indonesia (KAI).
“Sekarang antisipasi itu sedang kita diskusikan dengan BNPT dan Densus 88. Dan, kita akan melibatkan BPIP, yaitu lembaga yang akan kita libatkan dalam perekrutan pegawai BUMN ke depan,” kata Tedi di Badung, Bali, Minggu.
Kementerian BUMN saat ini masih melakukan diskusi internal dengan BNPT dan Densus 88, bahkan telah melakukan pertemuan dengan 30 ribu pegawai BUMN bidang transportasi kereta api.
Benar, kemarin kami mengadakan acara wawasan kebangsaan, kami sampaikan kepada seluruh karyawan PT KAI komitmen kami terhadap ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan terus berlanjut, katanya.
Baca juga: Bambang Soesatyo Minta Seleksi Pegawai BUMN Diperketat
Baca juga: PT KAI dukung proses hukum polisi atas keterlibatan oknum pegawai KAI
Ditemui di sela-sela acara Kompetisi Obat Hacking Bio Farma x MIT, Tedi menegaskan pihaknya tidak segan-segan memecat pegawai yang terlibat unsur terorisme, hal ini juga berlaku bagi BUMN lainnya.
“Oh, tidak boleh ada ampun kalau seperti itu. Bidang lain juga diberikan penyuluhan yang sama, untuk semua,” ujarnya.
Deputi milenial Kementerian BUMN ini juga menjelaskan, proses rekrutmen terhadap pegawai akan terus diimprovisasi, dan keselamatan diri mereka sebenarnya terjamin.
Dijelaskannya, proses tes rekrutmen bersama dilakukan sepenuhnya secara online, namun terdapat sistem pencatatan yang akan memantau peserta dari jarak jauh.
Jadi ketahuan siapa yang menutup kamera, jadi tidak bisa dilanjutkan, ada penipuan, lihat saja, katanya.
Selain itu, yang sering terjadi adalah kendala administrasi, dimana pelamar yang berpendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) justru mendaftar ke perusahaan yang mewajibkan pelamarnya bersekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA), sehingga mau tidak mau jalan terhenti.
Wartawan: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Indra Gultom
HAK CIPTA © ANTARA 2023