Kalau tak dapat THR, mau kemana? Ketahui Prosedur dan Aturan Pengaduan

THR (Tunjangan Hari Raya) merupakan tunjangan yang wajib diberikan kepada pekerja/buruh menjelang hari raya keagamaan. Besaran THR yang wajib diberikan atau diterima oleh pekerja/buruh telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Merujuk keterangan Ida selaku Menteri Ketenagakerjaan, bagi pekerja/buruh yang bekerja terus menerus selama 12 bulan atau lebih, maka THR yang diberikan sebesar upah 1 bulan. Sedangkan bagi pekerja/buruh dengan masa kerja terus menerus 1 bulan tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai perhitungan bulan kerja dibagi 12 bulan dikalikan upah 1 bulan.

Ketentuan khusus juga berlaku bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas. Apabila masa kerja 12 bulan atau lebih, THR dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Sedangkan jika masa kerja kurang dari 12 bulan, THR dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

Sedangkan bagi pekerja/buruh yang menerima upah dengan sistem satuan output, penghitungan THR didasarkan pada rata-rata upah selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Perusahaan juga mempunyai kewajiban membayar THR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun apabila dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau adat istiadat perusahaan lebih baik mengatur besaran THR, maka THR yang dibayarkan kepada pekerja/buruh harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur.

Apabila terjadi perselisihan atau permasalahan mengenai proses pembayaran THR, pekerja/buruh dapat melaporkan permasalahan tersebut kepada instansi terkait seperti Kementerian Ketenagakerjaan.