Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Joko Widodo mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah insentif dan fasilitas, seperti perumahan dinas dan tunjangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan pindah ke Ibu Kota Negara (IKN).Menurut Presiden Jokowi, insentif dan fasilitas tersebut diberikan agar tidak ada kendala atau kesulitan saat mutasi ASN untuk ditugaskan di IKN.
“Insentifnya sudah disiapkan. Kalau tidak ada, pasti berat. Tapi kalau ada insentif, lain halnya. Rumah dinas, ada juga rumah tapak, apartemen. Biaya pindah juga diberikan kepada suami istri plus anak. Ada adalah tunjangan biaya dan fasilitas lainnya,” kata Jokowi saat membuka Rakernas KORPRI 2023 di Jakarta, Selasa.
Jokowi menjelaskan, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara bertujuan untuk mewujudkan Indonesia sentris sehingga pemerataan ekonomi tidak lagi hanya terbatas pada Pulau Jawa atau Java centric.
Menurut Presiden, Pulau Jawa dihuni oleh 56 persen penduduk Indonesia yang berjumlah 280 juta jiwa. Artinya, 150 juta penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa.
Sebanyak 58 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berasal dari Pulau Jawa, sehingga perputaran perekonomian hanya berpusat di pulau ini.
Oleh karena itu, Kepala Negara menilai daya dukung Pulau Jawa dalam menampung penduduk sudah tidak kuat lagi, dan pemerataan pembangunan harus dialihkan ke Kaltim agar Indonesia sentris.
Untuk mendirikan IKN Nusantara, Jokowi menekankan perlunya memindahkan ASN pemerintah pusat ke Kalimantan Timur.
Di sisi lain, dia juga mengakui perpindahan ASN ke luar Jawa terkesan lebih rumit sehingga perlu adanya insentif.
“Butuh banget jiwa pionirnya. Dulu kalau ditempatkan di luar Jawa biasa. Sekarang agak ribet, kelihatannya agak ribet. Tapi kalau ditunjuk bapak pindah, bapak pindah, ibu akan pindah, ibu akan pindah, semoga… semoga selesai semuanya,” ujarnya.
Baca juga: Jokowi Minta IKN Tak Hanya Soal Fisik Tapi Juga Kohesi Sosial
Baca juga: Jokowi Sebut Solusi Pencemaran Jakarta dengan Mengalihkan Beban Ibu Kota ke IKN
Baca juga: Presiden: ASN Jangan Alergi Digitalisasi
Reporter: Mentari Dwi Gayati
Editor: Guido Merung
HAK CIPTA © ANTARA 2023