Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura mulai efektif melaksanakan perjanjian ekstradisi buronan per 21 Maret 2024.“Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura merupakan pencapaian kerja sama yang luar biasa di bidang hukum dan merupakan sejarah keberhasilan diplomasi yang sangat penting,” kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna H. Laoly dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat.
Perjanjian ekstradisi india-Singapura merupakan perjanjian ekstradisi ke-12 yang dilakukan pemerintah Indonesia setelah dengan Malaysia, Filipina, Thailand, Australia, Hong Kong SAR, Republik Korea, Republik Rakyat Tiongkok, India, Papua Nugini, Vietnam, Uni Emirat Arab, dan Iran.
Baca juga: Istana: Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Perkuat Penegakan Hukum
Perjanjian yang ditandatangani di Bintan, Kepulauan Riau, oleh Yasonna pada 25 Januari 2022 telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan. .
Menurut Yasonna, perjanjian ini merupakan sejarah keberhasilan diplomasi Indonesia mengingat Singapura sebelumnya hanya memiliki kerangka kerja sama ekstradisi dengan negara dan yurisdiksi tertentu.
Yakni Amerika Serikat, Jerman, SAR Hong Kong, dan negara-negara yang menjadi anggotanya negara persemakmuran (Negara-negara persemakmuran, red.),” imbuhnya.
Baca juga: Indonesia dan Rusia tandatangani perjanjian kerja sama ekstradisi
Yasonna menjelaskan, status Singapura yang saat ini menjadi salah satu pusat ekonomi terbesar di dunia juga menjadi pertimbangan Indonesia dan Singapura untuk terikat perjanjian ekstradisi.
Selain itu, perjanjian ekstradisi juga melengkapi dan menyempurnakan komitmen kedua negara dalam kerja sama hukum, khususnya terkait pemulangan pelaku buronan ke negara asalnya.
“Indonesia dan Singapura telah memiliki perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana (ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty) sebagai landasan berbagai bentuk kerja sama hukum, termasuk yang berkaitan dengan pencarian pelaku kejahatan, pengembalian kesaksian, penggeledahan dan penyitaan aset-aset kriminal,” ungkapnya. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Baca juga: Indonesia-Singapura Tingkatkan Kerjasama Pengelolaan Imigrasi
Wartawan: Fath Putra Mulya
Redaksi : Didik Kusbiantoro
Hak Cipta © ANTARA 2024