Penguatan sistem juga dapat mendukung pertukaran data yang dapat dimanfaatkan dalam mewujudkan impian laut aman bagi seluruh negeriJakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyerukan upaya konkrit strategi mitigasi potensi bencana yang bersumber dari laut dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Barcelona, Spanyol, Selasa.Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan ada sejumlah strategi yang ditawarkan Indonesia yang juga bisa diterapkan para kepala negara di dunia dalam mewujudkan laut aman.
Strategi tersebut antara lain, setiap negara harus membentuk aliansi untuk membangun jaringan yang melibatkan akademisi, lembaga penelitian, antar pemerintah, serta kemitraan pemerintah-swasta.
Strategi berikutnya adalah setiap negara harus memperkuat konteks lokal bagi masyarakat di daerah terpencil, serta menjamin keterlibatan sektor swasta untuk mempercepat pencapaian sistem peringatan dini untuk semua (EW4ALL) yang cepat, tepat, akurat, mudah dipahami dan ditanggapi, serta cakupan wilayahnya. lebar.
Dengan demikian, menurutnya, mitigasi bencana dari laut bisa berjalan baik, atau dampaknya bisa diminimalisir karena semuanya dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan secara kolaboratif, termasuk melibatkan masyarakat lokal.
Baca juga: Ilmuwan Identifikasi Keberadaan 75 Sesar Aktif di Pulau Jawa
Baca juga: BNPB Rekomendasikan Pemudik Gunakan InaRisk untuk Pantau Risiko Bencana
“Memperkuat sistem juga berarti mampu mendukung pertukaran data yang dapat dimanfaatkan dalam mewujudkan impian lautan yang aman bagi seluruh negara di dunia,” ujar Kepala BMKG kepada perwakilan negara peserta forum PBB bertajuk “Gaps dan Strategi Laut yang Aman dan Terprediksi”.
Dwi menyadari bahwa menerapkan strategi agar terjadi pertukaran data bukanlah hal yang mudah, namun bukan berarti tidak bisa dilaksanakan mengingat fungsinya sangat penting untuk menciptakan keamanan maritim suatu negara, bahkan seluruh negara di dunia.
Setidaknya, kata dia, penerapan strategi tersebut dapat mempersempit kesenjangan upaya penanganan bencana secara cepat dan tepat yang masih menjadi pekerjaan rumah saat ini.
Dalam kesempatan tersebut, Dwi mengklasifikasikan sebanyak enam gap yang dimaksud, yaitu mulai dari gap kerangka hukum dan mekanisme kelembagaan karena banyak negara yang gagal dalam melaksanakan pertukaran data antar lembaga atau antar negara, serta belum adanya kerangka hukum untuk melakukan pertukaran data. Sistem Peringatan Dini Multi-Bahaya (MHEWS).
Kedua, adanya kesenjangan terkait infrastruktur observasi dan sistem pemantauan dimana jaringan observasi yang ada masih manual, serta terbatasnya anggaran untuk otomasi pemantauan dan transmisi data.
Kesenjangan ketiga terkait dengan prakiraan numerik dan prediksi yang belum dapat terlaksana karena keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan ketersediaan infrastruktur.
Kesenjangan keempat, menurutnya, adalah dalam hal peramalan berbasis dampak dimana banyak negara dalam prakiraan dan peringatan yang dikeluarkan tidak memiliki informasi mengenai potensi bahaya dan kerentanan di wilayahnya.
Lalu, kelima dari segi data observasi, yaitu minimnya data observasi khususnya di lautan. Dan yang terakhir, beliau menyebutkan, kesenjangan dalam layanan peringatan dan sistem peringatan dini multi-bahaya disebabkan karena banyak negara masih belum memiliki kapasitas untuk memperkirakan bahaya kumulatif dan dampak yang ditimbulkannya.
Maka untuk itu, Kepala BMKG menilai peran strategi pertukaran data mengenai oseanografi sangat penting dan harus diterapkan oleh setiap negara, terutama yang terlibat dalam forum PBB.
Baca juga: BNPB Butuh Drone dengan Teknologi Terkini untuk Memaksimalkan Mitigasi Bencana
Baca juga: BRIN Ingatkan Pentingnya Mitigasi Bencana Tsunami
Wartawan : M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Redaktur: Agus Salim
Hak Cipta © ANTARA 2024