Dalam penerapan ekonomi biru, ada lima kebijakan atau kebijakan utama yang telah kami luncurkan.
Bali (ANTARA) – Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggalakkan program ekonomi biru pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island State (AIS) Forum di Bali.“Khusus di Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam rangka penerapan ekonomi biru, ada lima kebijakan atau kebijakan utama yang sedang kami usulkan. Hal ini juga kami sampaikan kepada seluruh peserta AIS Forum,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti. Wahyu Trenggono dalam siaran resmi yang diterima di Bali, Selasa .
Lima kebijakan utama yang dimaksud adalah perluasan kawasan konservasi karena berkaitan dengan perubahan iklim.
“Jadi bagaimana konservasi laut bisa menyerap karbon lima kali lebih banyak dibandingkan di darat, sekaligus menghasilkan oksigen, dan kemudian menjadi tempat pemijahan alami perikanan di laut,” ujarnya.
Kedua, kebijakan penangkapan ikan berbasis kuota yang terukur dan akan segera mulai diterapkan di Indonesia. Aturan PP 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan di Laut sudah terbit.
Ketiga, mengembangkan budidaya perikanan berkelanjutan, baik perikanan pesisir, perikanan laut, maupun perikanan darat. Hal ini untuk menunjang lima komoditas yang harus menjadi unggulan dalam beberapa tahun ke depan, yaitu udang, lobster, kepiting, nila, dan rumput laut.
Keempat, katanya lagi, memantau pulau-pulau kecil dan pesisir pantai yang juga terkait dengan perubahan iklim.
Kelima, sebagaimana disampaikan pada forum internasional, termasuk pada forum AIS tahun lalu, telah dilakukan upaya pembersihan sampah plastik di laut dengan melibatkan partisipasi nelayan, ujarnya pula.
Trenggono mengatakan, pembentukan AIS Forum selalu mengacu pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut, khususnya mengenai tata kelola maritim global yang baik. Ada keterkaitan erat mengenai kelanjutan AIS Forum Summit, yakni adanya rasa senasib bersama dalam menghadapi tantangan yang sama terkait perubahan iklim.
Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa kerangka hukum formal yang dituangkan dalam Deklarasi Pemimpin Forum AIS dapat mendorong penguatan Forum AIS menjadi lembaga yang lebih formal di masa depan. Kemudian, aspek sumber pendanaan, pengetahuan dan pengalaman juga patut dipertimbangkan.
Ia juga berharap agar keikutsertaan negara-negara yang hadir dalam AIS Forum Summit mempunyai kesamaan pandangan dalam mengelola, memelihara, dan melindungi laut, termasuk sumber daya yang dikandungnya, dengan mengedepankan ekologi sebagai panglima tertinggi, namun pada saat yang sama tetap memperhatikan hal-hal yang mendesak. kepentingan ekonomi.
Baca juga: KTT AIS Jadi Sarana Diplomasi Maritim dan Ekonomi Biru Indonesia
Baca juga: Menlu: Forum AIS harus menjadi acuan kerja sama mengatasi tantangan global
Wartawan : Sinta Ambarwati
Redaksi : Budisantoso Budiman
HAK CIPTA © ANTARA 2023