Hasil Putusan MK Soal Pemilu Proporsional Tertutup, Ini 3 Detail yang Perlu Diketahui

Sebelum Mahkamah Konstitusi (MK) menyampaikan putusannya pada 15 Juni 2023 tentang sistem pemilu, rumor kemungkinan perubahan ke sistem tertutup sudah tersebar luas. Rumor ini menimbulkan kontroversi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang mengecam keras dugaan kebocoran informasi putusan MK.

Menteri Mahfud MD menegaskan, jika kebocoran informasi itu benar maka bisa dikategorikan sebagai preseden buruk dan dianggap sebagai pembocoran rahasia negara. Dalam pertemuan dengan Kapolri dan Panglima TNI di Jakarta, Mahfud mengungkapkan kekecewaannya dan mendesak informasi yang bocor tersebut diselidiki.

Rumor ini pertama kali mencuat di media sosial, saat Denny Indrayana menyatakan Mahkamah Konstitusi akan memutuskan pemilu legislatif akan diubah ke sistem proporsional tertutup. Kabar tersebut dibarengi dengan dugaan enam hakim MK mendukung putusan tersebut, sedangkan tiga hakim lainnya menyatakan dissenting opinion. Meski juru bicara MK, Fajar Laksono membantah rumor tersebut dan menyatakan hal tersebut belum dibahas secara mendalam, namun kontroversi terus berkembang.

Kontroversi ini mendapat tanggapan dari berbagai pihak, termasuk Presiden keenam Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY mengatakan, jika informasi yang disampaikan Denny benar, maka bisa saja terjadi ‘kekacauan’ politik, apalagi mengingat Daftar Calon Sementara (DCS) baru saja diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Reaksi keras tersebut menunjukkan betapa rumor tersebut tidak hanya menimbulkan kekhawatiran politik, namun juga berpotensi mengganggu persiapan pemilu.