Ya, kami netral dalam artian itu bukan urusannya lagi. Muhammadiyah tidak akan menjadi pelaku dalam masalah ini Pekalongan (ANTARA) – Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan, organisasi yang dipimpinnya akan mengambil sikap netral terkait persoalan hak angket yang akan diajukan kontestasi yang terlibat. perselisihan Pemilu 2024 di DPR RI.Ya, kami netral dalam artian ini bukan urusan kami lagi. Muhammadiyah tidak akan menjadi pelaku dalam hal ini, ujarnya usai Musyawarah Nasional Tarjih XXXII di Pekalongan, Jawa Tengah, Jumat sore.
Namun, kata dia, jika ada permasalahan, penyimpangan, dan kecurangan, bisa diselesaikan secara hukum sesuai konstitusi yang berlaku.
Haedar Nashir mengatakan perlunya rekonsiliasi yakni menjaga persatuan Indonesia karena dalam pertandingan apapun pasti ada ujungnya yaitu ada yang menang dan ada yang kalah.
Baca juga: Ketua Bawaslu Minta DPR Gelar Hak Angket
Baca juga: Yusril: Ketidakpuasan terhadap Pilpres akan diselesaikan di Mahkamah Konstitusi, bukan dengan hak angket
“Namun kita harus bersikap dewasa, yakni yang menang jangan sombong dan yang kalah jangan menjauhkan diri. Tapi lebih dari itu, semua pihak harus belajar dari pemilu ke pemilu agar bisa lebih baik lagi,” dia berkata.
Menurutnya, pandangan Muhammadiyah sebagai organisasi terhadap Indonesia masih sama, yakni netral dan independen dari kekuatan politik.
Namun, kata dia, Muhammadiyah masih dalam sistem kenegaraan yang memiliki politik nasional sejak sebelum kemerdekaan hingga setelah kemerdekaan.
“Jadi Muhammadiyah tidak bergerak pada politik praktis, melainkan politik nasional,” ujarnya.
Ia menegaskan, Muhammadiyah tidak terpengaruh oleh dinamika politik partisan atau partai politik peserta pemilu.
“Kami akan memberikan kebebasan kepada warga negara untuk mengambil pilihan politik yang cerdas dan bertanggung jawab. Yang lebih penting adalah kita harus menyikapi hasil politik dengan cara yang dewasa,” ujarnya.
Wartawan: Kutnadi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Hak Cipta © ANTARA 2024