Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto mengaku ingin mendapat masukan dari pendahulunya Prof Mahfud Md khususnya terkait pekerjaan rumah (PR) di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Urusan Hukum dan Keamanan yang perlu segera diselesaikan.Hadi Tjahjanto resmi menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan setelah dilantik Presiden Joko Widodo di Jakarta, Rabu, dan menerima jabatan tersebut dari Tito Karnavian yang sebelumnya menjabat Penjabat (Plt.) Menko Polhukam. dan Urusan Keamanan kurang dari 20 hari setelah jabatannya ditinggalkan oleh Mahfud Md.
“Untuk bertemu Prof Mahfud tentunya karena sebagai orang timur tentunya kita harus bersilaturahmi dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya, mohon bimbingannya, apapun permasalahan yang belum terselesaikan akan kita lanjutkan walaupun hanya memakan waktu delapan bulan, tapi aku akan bekerja penuh untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut,” kata Hadi saat konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Jakarta, Rabu.
Meski begitu, Hadi belum menyebutkan kapan rencananya bertemu Mahfud.
Dalam konferensi pers yang sama, Hadi mengatakan ada dua prioritas kerja sebagai Menko Polhukam, yakni menjaga situasi aman dan tertib, serta terus menagih utang para obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Hadi menilai, situasi yang tetap kondusif merupakan hal yang diinginkan masyarakat karena jika keamanan dan ketertiban terjamin maka masyarakat dapat beraktivitas seperti biasa, termasuk aktivitas perekonomian tetap berjalan normal.
“Ini menjadi prioritas tahun ini, karena seperti yang saya sampaikan, masyarakat bisa tetap tenang, masyarakat bisa beraktivitas ekonomi dengan tenang, masyarakat dari pelosok hingga ibu kota menginginkan hal itu,” kata Hadi.
Kemudian terkait BLBI, Hadi berkomitmen melanjutkan upaya penagihan utang yang sudah berjalan. “Mudah-mudahan BLBI bisa kita selesaikan dengan koordinasi yang erat,” ujarnya.
Satgas BLBI yang terdiri dari beberapa kementerian/lembaga ini mulai bekerja sejak Presiden Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI). Dalam Perpres tersebut, masa jabatan Satgas BLBI berakhir pada 31 Desember 2023.
Sejak mulai bertugas hingga akhir masa jabatannya, Satgas BLBI berhasil mengumpulkan Rp35,8 triliun dari total utang Rp111 triliun.
BLBI merupakan satu dari tiga pekerjaan rumah Kemenko Polhukam yang menjadi perhatian Mahfud. Dalam jumpa pers terakhirnya sebagai Menko Polhukam awal bulan ini (1/2) ia mengatakan ada tiga pekerjaan rumah di Kemenko Polhukam yang ia titipkan kepada Presiden. Jokowi saat mundur dari jabatan Menko Polhukam yakni soal pengumpulan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), penyelesaian pelanggaran HAM. serius, dan revisi UU MK yang menurutnya harus dihentikan karena tidak adil bagi hakim.
Baca juga: Hadi Tjahjanto Langsung Gelar Rapat di Hari Pertama Menko Polhukam
Baca juga: Hadi Tjahjanto Ungkap Dua Prioritas Kerjanya Sebagai Menko Polhukam
Reporter: Genta Tenri Mawangi
Redaktur: Budi Suyanto
Hak Cipta © ANTARA 2024