Di AS, Ketum PBNU tegaskan hak veto lemahkan penegakan Piagam PBB
Kekuatan Barat yang dulunya hegemonik kini mengalami kemunduran, dan mulai muncul dunia multipolarJakarta (ANTARA) – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf yang akrab disapa Gus Yahya menilai tepat veto yang dilakukan oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB telah melemahkan penegakan Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.Dalam siaran pers yang diperoleh ANTARA, Jumat, Gus Yahya menyatakan hak veto telah melemahkan legitimasi PBB dan membiarkan pelanggaran aturan dilakukan oleh pihak-pihak yang mengejar tujuannya sendiri melalui berbagai upaya politik, ekonomi, dan militer.
Hal itu diungkapkan Gus Yahya dalam sebuah acara di Princeton University, New Jersey, Amerika Serikat, Rabu (13/12).
Gus Yahya menilai hak veto memungkinkan anggota tetap Dewan Keamanan PBB melindungi kepentingan nasional atau sekutunya meski bertentangan dengan konsensus internasional.
Gus Yahya mengakui besarnya peran negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, dalam membentuk tatanan internasional pasca perang. Ia menilai kekuatan ekonomi, militer, dan politik Barat menjadi pilar utama yang menopang tatanan tersebut.
Namun, ketika negara-negara lain memanfaatkan peluang yang diberikan oleh keterbukaan, keamanan, dan stabilitas sistem internasional pasca perang, kekuatan-kekuatan Barat yang tadinya hegemonik kini terpuruk, dan dunia multipolar mulai muncul, jelas Gus Yahya. .
Baca juga: Sekjen PBB Anggap Kredibilitas Dewan Keamanan Rusak
Ia menilai hal tersebut berbahaya dalam sejarah dunia, apalagi berpotensi mendorong penyalahgunaan kekuatan politik dan militer yang pada akhirnya melemahkan kredibilitas Barat sendiri di mata negara-negara Global South.
