Jakarta (ANTARA) – Temuan survei Analytical Research Data menunjukkan 81,7 persen masyarakat puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan 9,3 persen di antaranya merasa sangat puas dipimpin oleh Jokowi.Hanya 14,5 persen yang menyatakan tidak puas, termasuk 2,3 persen yang merasa tidak puas sama sekali, dan sisanya 3,8 persen tidak tahu/tidak menjawab.
Tingginya tingkat kepuasan menunjukkan aspirasi masyarakat yang lebih mendukung wacana keberlanjutan. Masyarakat cenderung memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dinilai paling mampu meneruskan program-program Jokowi.
Keberpihakan Jokowi berpotensi mempengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih pasangan calon, meski pada akhirnya Jokowi tidak terang-terangan mendukungnya, pesan yang disampaikan secara tersirat bisa dipahami masyarakat.
Tingginya peringkat persetujuan sebesar 81,7 persen berarti keberpihakan Jokowi dapat mempengaruhi pilihan dalam pemilihan presiden, kata Direktur Eksekutif Data Riset Analitik Nana Kardina dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Selasa.
Menurut Nana, keberpihakan pada presiden atau pejabat publik atau bahkan ikut berkampanye bukanlah hal yang patut dipertanyakan.
“Selama tidak dilarang oleh peraturan, hak politik masing-masing individu bisa digunakan atau tidak,” ujarnya.
Pejabat publik, baik eksekutif maupun legislatif, yang dipilih langsung oleh rakyat, lahir dari proses politik. Selain itu, ada juga jabatan yang tidak dipilih, hanya diangkat seperti menteri, dan juga diisi oleh politisi.
Berbeda dengan jabatan di birokrasi, baik PNS/ASN dan TNI/Polri atau jabatan negara lainnya yang dilarang terlibat dalam politik praktis sehingga wajib netral dalam pemilu,” tegas Nana.
Meskipun dalam praktiknya jajaran birokrasi seringkali tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari politik, namun terdapat aturan yang jelas untuk membatasi hal ini.
“Yang harus dipastikan adalah pejabat publik tidak menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye,” ujarnya.
Masyarakat dapat ikut memantau potensi pelanggaran netralitas pejabat atau penyalahgunaan wewenang. Bawaslu dan pihak terkait berhak memeriksa dan mengambil tindakan jika ditemukan bukti-bukti yang sah.
Sisi Jokowi adalah sikap politik, sedangkan pilihan masyarakat sepenuhnya ditentukan di bilik suara, ujarnya.
Survei Data Penelitian Analitik dilakukan pada 20-25 Januari 2024, secara tatap muka dengan 1200 responden yang mewakili 38 provinsi. Metode surveinya adalah multistage random sampling, dengan margin of error sekitar 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
Masa kampanye berlangsung pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, terdapat masa tenang pada 11-13 Februari 2024. Kemudian, jadwal pemungutan suara Pemilu 2024 akan dilaksanakan serentak pada 14 Februari 2024.
Baca juga: Jokowi Ngopi Bareng Pak Bas dan Budi Gunadi di Malioboro
Baca juga: Presiden Ingatkan Masyarakat Rutin Periksa Kesehatan Saat Menyapa Peserta KIS
Reporter: Fianda Sjofjan Rassat
Redaktur: Nurul Aulia Badar
Hak Cipta © ANTARA 2024