Contoh Pelanggaran Penyelenggaraan Pemilu dan Penanganannya Sesuai Proses

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat tiga jenis pelanggaran pemilu yang mendapat perhatian khusus: pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif, dan tindak pidana pemilu. Setelah membahas contoh pelanggaran penyelenggara pemilu, Anda juga perlu mengetahui dua jenis pelanggaran pemilu lainnya, yaitu sebagai berikut:

Pelanggaran Kode Etik Pemilu

Pelanggaran kode etik terjadi ketika penyelenggara pemilu melanggar etika yang diamanatkan melalui sumpah dan janji sebelum menjalankan tugasnya. Dalam penanganannya, lembaga yang terlibat adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Sanksi yang diberikan dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap, atau rehabilitasi, tergantung tingkat pelanggarannya.

Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

Pelanggaran tindak pidana pemilu meliputi pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu dan undang-undang pemilu kepala daerah. Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan yang merupakan bagian dari Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) berperan dalam penanganan pelanggaran tersebut.

Perkara tindak pidana pemilu diputus oleh pengadilan negeri, dan putusan tersebut dapat diajukan banding ke pengadilan tinggi. Keputusan pengadilan tinggi bersifat final dan mengikat, dan upaya hukum lainnya tidak dapat diambil.

Mengutip laman Bawaslu NTB, dalam praktiknya Pengawas Pemilu memberikan rekomendasi berdasarkan hasil rapat paripurna untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dianggap sebagai pelanggaran. Jenis pelanggaran tersebut kemudian ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan jenisnya, baik berupa pelanggaran administratif yang diajukan ke KPU, pelanggaran pidana pemilu yang diajukan ke kepolisian, maupun pelanggaran kode etik yang diteruskan ke kepolisian. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).