Surabaya (ANTARA) – Sivitas akademika Universitas Airlangga (Unair) Surabaya yang terdiri dari sejumlah guru besar, dosen, dan mahasiswa menyampaikan pernyataan terkait situasi politik saat ini melalui aksi “Unair Seruan” di kampus setempat, Senin.Hal yang perlu diingat Presiden adalah legitimasi dan dukungan rakyat terhadap pemerintahannya sejak sembilan tahun lalu tidak lepas dari harapan Presiden untuk menerapkan etika republik dan menjaga demokrasi serta pemerintahan yang bebas korupsi dan korupsi. korupsi,” kata salah satu guru besar Unair, Prof Hotman Siahaan. disela-sela kegiatan bertajuk “Menegakkan Demokrasi, Menjaga Negara Kesatuan Republik”.
Prof Hotman berharap, ketika pemerintahannya berakhir, Presiden Joko Widodo dapat mengambil sikap yang tidak mencoreng prinsip-prinsip utama tersebut.
Selain itu, mantan Dekan FISIP Unair ini juga meminta Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan dan kepala negara menjaga prinsip etika republik dengan tidak menyalahgunakan kekuasaan dan menghentikan upaya-upaya. untuk melanggengkan politik keluarga.
Ia juga menyerukan agar kemandirian politik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat sipil dijamin oleh negara. Sebab negara Indonesia adalah milik seluruh rakyat, bukan milik golongan atau golongan tertentu.
Terkait penyelenggaraan Pemilu 2024, akademisi, keluarga besar, dan alumni Unair Surabaya mengimbau penyelenggara bersikap adil, tidak curang, dan tanpa kekerasan.
Menurut Prof Hotman, partai politik harus melakukan pembenahan diri dalam menjalankan fungsi artikulasi, agregasi, dan pendidikan politik warga negara.
Baca juga: Forum Rektor: Kebebasan berpendapat harus etis dan obyektif
Baca juga: Civitas Akademika Unesa Ajak Semua Pihak Jaga Demokrasi
Baca juga: Civitas Akademika Unej Deklarasikan Seruan Moral Selamatkan Demokrasi
Terakhir, mereka juga mengecam berbagai bentuk intervensi dan intimidasi terhadap platform akademik di perguruan tinggi serta meminta perguruan tinggi menjaga martabat, rasionalitas, dan kritik terhadap pemerintah demi tegaknya republik.
“Itulah empat poin imbauan yang kita sampaikan hari ini. Kampus ini hanya memberikan imbauan moral, kita tidak melakukan tindakan politik praktis. Seruan moral ini menjadi bingkai seluruh moralitas bangsa ini dalam kerangka negara demokrasi. ,” dia berkata.
Sementara itu, Direktur Sekolah Pascasarjana FISIP Unair, Prof Badri Munir Sucoko menegaskan, tindakan yang dilakukan beberapa pihak di lingkungan FISIP Unair tidak mewakili sikap resmi civitas akademika Unair maupun Sekolah Pascasarjana Unair.
Ia juga menyayangkan pemanfaatan fasilitas yang dimiliki Sekolah Pascasarjana dilakukan oleh pihak terkait yang tidak terkait dengan Sekolah Pascasarjana Unair.
“Agenda hari ini (Aksi Unair Mengnggail) bukanlah agenda Sekolah Pascasarjana Unair. Sesuai brosur yang (disebarkan) ke masyarakat, kegiatan tersebut diumumkan di depan Sekolah Pascasarjana. Ada intervensi apa pun. Saat memasuki kawasan kampus kami, “Tentu tidak etis jika kami tidak memberi tahu, setidaknya untuk sopan santun kulo nuwun,” tegasnya.
Sebagai civitas akademika, lanjutnya, sudah sepatutnya kita mengawal demokrasi dan menjaga NKRI dengan menjunjung tinggi etika. Dalam hal ini juga harus dimulai dari kampus yang menjunjung tinggi etika.
“Ini menjadi catatan Sekolah Pascasarjana, bahwa (tindakan) menyampaikan aspirasi merupakan bagian dari situasi politik yang berkembang namun bukan merupakan bagian dari pernyataan Sekolah Pascasarjana Unair,” kata Prof Badri menegaskan.
Wartawan: Willi Irawan
Editor: Chandra Hamdani Noor
Hak Cipta © ANTARA 2024