Kami juga meminta warga Tiongkok yang sudah berada di wilayah tersebut, khususnya yang berada di Kota Laukkaing, untuk segera pindah ke tempat yang aman atau kembali ke TiongkokBeijing (ANTARA) – Tiongkok melarang warganya datang ke Myanmar utara karena buruknya kondisi keamanan di kawasan itu, kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning.“Situasi keamanan saat ini di Kokang, yang merupakan zona independen, sangat parah dan kompleks. Kami mengingatkan warga Tiongkok untuk tidak melakukan perjalanan ke Myanmar utara,” kata Mao kepada media di Beijing, Tiongkok, pada Kamis.
Konflik bersenjata terjadi sejak 27 Oktober 2023 ketika aliansi kelompok etnis bersenjata “Aliansi Tiga Persaudaraan” mengoordinasikan penyerangan terhadap pos militer di negara bagian Shan di Myanmar utara yang berbatasan dengan Tiongkok.
“Kami juga meminta warga negara Tiongkok yang sudah berada di wilayah tersebut, terutama yang berada di kota Laukkaing, untuk pindah ke tempat yang aman atau kembali ke Tiongkok sesegera mungkin dan melakukan tindakan pencegahan demi keselamatan,” kata Mao.
Ketiga kelompok tersebut adalah Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar (MNDAA), Tentara Pembebasan Nasional Ta’ang (TNLA), dan Tentara Arakan (AA). Ketiganya bertemu di China pada pertengahan Desember 2023 untuk membuat perjanjian damai di Myanmar.
Baca juga: Tiongkok menyerukan tatanan dunia yang setara dan multipolar
“Kami tetap percaya bahwa gencatan senjata perlu dipertahankan dan pembicaraan damai oleh pihak-pihak terkait di Myanmar perlu diadakan guna mendorong perdamaian di wilayah perbatasan China-Myanmar,” tambah Mao.
Tiongkok berharap semua pihak dapat menahan diri, secara aktif meredakan situasi di lapangan, dan mementingkan pendekatan damai di Myanmar utara.
“Dan mengambil tindakan nyata untuk melindungi keselamatan dan keamanan proyek dan personel Tiongkok di Myanmar,” kata Mao.
Serangan aliansi tersebut pada tanggal 27 Oktober 2023 menyebabkan junta kehilangan lebih dari 100 pos keamanan dan empat kota, termasuk perbatasan penting dengan Tiongkok.
Junta mengaku telah kehilangan kendali atas beberapa kota perbatasan, termasuk Chinshwehaw yang terletak di sebelah provinsi Yunnan, China.
Baca juga: Xi Jinping Beri Arahan Kebijakan Luar Negeri China Sebagai Negara Besar
Tiongkok sendiri dipusingkan dengan arus pengungsi dan pelanggaran lintas batas akibat eskalasi konflik di Myanmar.
PBB mengatakan 18,6 juta orang di Myanmar membutuhkan bantuan kemanusiaan dan sekitar enam juta dari mereka membutuhkan bantuan karena pengungsian, terganggunya layanan kesehatan dan pendidikan, kerawanan pangan dan risiko malnutrisi dan perlindungan.
Pada tahun 2017, militer Myanmar melancarkan operasi kekerasan terhadap orang-orang Rohingya di Negara Bagian Rakhine yang oleh kelompok hak asasi manusia disebut sebagai genosida.
Hampir 1,2 juta orang Rohingya terpaksa mengungsi ke negara tetangga Bangladesh untuk tinggal di kamp-kamp pengungsi yang penuh sesak selama bertahun-tahun.
Setelah kudeta Myanmar tahun 2021 yang menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis, militer Myanmar melancarkan penindasan brutal terhadap jutaan lawan mereka.
Baca juga: China akan gencar mendorong industrialisasi baru
Reporter: Desca Lidya Natalia
Redaktur: Jafar M Sidik
Hak Cipta © ANTARA 2023