Persatuan antar kubu yang sebelumnya bersaing ketat menandai langkah penting menuju pembangunan di masa depan, Jakarta (ANTARA) – Gerakan rekonsiliasi antar kubu koalisi parpol yang bersaing menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika politik di Republik ini pasca pesta politik tahunan ke-5.Pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto memberikan contoh nyata mengenai rekonsiliasi ini. Mereka berjabat tangan di salah satu stasiun MRT, Jakarta, lalu antusias mengakhiri suasana sengit polarisasi pasca pemilu saat itu.
Langkah menuju persatuan ini kemudian dilanjutkan dan diwujudkan dalam pembentukan Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024, dengan Prabowo di dalamnya sebagai Menteri Pertahanan.
Momen rekonsiliasi kemudian diciptakan kembali oleh Prabowo Subianto yang kini telah dinyatakan menang dan terpilih sebagai Presiden periode 2024-2029 berdasarkan keputusan KPU pada 20 Maret 2024.
Tanpa berlama-lama memilih tempat, Prabowo langsung tancap gas mengunjungi Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di markasnya yakni Menara NasDem, Jakarta, pada 22 Maret 2024.
Saat itu, Prabowo mengaku ingin menemui Surya Paloh untuk membalas ucapan selamatnya saat dinyatakan menang oleh KPU. Mantan Danjen Kopassus itu mengungkapkan kepada Surya bahwa dirinya selalu mengajak NasDem bergabung.
Pada Pemilu 2024, Prabowo dan Surya Paloh akan berada di kubu yang berbeda. Prabowo merupakan calon presiden yang didukung Partai Gerindra, sedangkan Surya Paloh mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden.
Pertemuan dua elit politik di Indonesia ini kemudian memunculkan wacana pemenang pemilu presiden akan mengunjungi partai lain, termasuk PDI Perjuangan yang merupakan kubu berbeda.
Di sisi lain, saat itu juga beredar pembicaraan mengenai pertemuan yang akan dilakukan Prabowo dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Politisi dari PPP pun membuka pintu terhadap wacana tersebut.
Meski demikian, momen jabat tangan kedua pimpinan partai tersebut bukan terjadi tanpa adanya dinamika sebelumnya. Pasalnya usai pencoblosan 14 Februari 2024, beredar wacana penggunaan hak angket calon presiden Ganjar Pranowo untuk digulirkan di DPR.
Puncaknya pada Rapat Paripurna DPR RI 5 Maret 2024, sejumlah anggota DPR menginterupsi rapat dan menyampaikan usulan bergulirnya hak angket. Termasuk fraksi partai yang berkoalisi dengan NasDem.
Namun setelah itu, wacana pengajuan hak angket seolah menguap begitu saja dan hilang dari kantor perwakilan rakyat. Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto pun mengaku belum mendapat arahan dari pimpinan partai terkait hak angket.
Hingga penutupan rapat paripurna DPR pada Kamis (4/4), belum ada satupun anggota DPR di Senayan (DPR, MPR, DPR) yang mengajukan usulan terkait hak angket.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman pun mengaku bersyukur hak angket belum bergulir di DPR hingga penutupan sidang.
Setelah dinamika ini, baginya sinyal-sinyal rekonsiliasi lainnya akan muncul. Termasuk Prabowo yang akan bertemu dengan Puan Maharani selaku legislator dari PDI Perjuangan dalam waktu dekat.
“Kalau bisa sebelum Idul Fitri (Prabowo dan Puan bertemu) tidak apa-apa,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Sebelumnya, muncul kabar Puan Maharani juga sempat bertemu dengan Rosan Roeslani, Ketua TKN Prabowo-Gibran. Kebenaran rapat tersebut dibenarkan langsung oleh Puan usai memimpin rapat paripurna.
Pertemuan tersebut juga memberikan gambaran bahwa jembatan menuju rekonsiliasi sedang dibangun. Meski diakui Puan, pertemuan itu merupakan bagian dari silaturahmi, namun memiliki makna yang tidak bisa diabaikan dalam proses rekonsiliasi.
Usai bertemu Rosan, Puan tak menutup kemungkinan silaturahmi bisa dilakukan dengan siapa pun, termasuk dengan Prabowo.
Sinyal rekonsiliasi tersebut juga diamini oleh legislator Partai Golkar, Lodewijk F. Paulus. Wakil Ketua DPR ini mengatakan, silaturahmi antar tokoh bangsa merupakan hal yang baik.
Selain Puan, ia meyakini kemungkinan besar Prabowo juga akan bertemu dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Sebagai politikus di luar kader PDI Perjuangan dan Gerindra, ia menilai kedekatan kedua tokoh tersebut di kancah politik nasional sudah terjalin sejak lama.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, rencana pertemuan kedua tokoh pasangan calon Pilpres 2009 itu akan direncanakan dan dibahas bersama serta akan diinformasikan di kemudian hari.
Secara pribadi, Dasco mengaku kerap menjalin silaturahmi lintas partai. Sebab komunikasi tersebut harus tetap dilakukan tanpa ada kendala.
Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menyatakan, rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati merupakan hal yang positif.
Selain sama-sama menjabat sebagai Ketua Umum partai, pertemuan tersebut juga akan menjadi ajang silaturahmi antara presiden terpilih dan mantan presiden.
Sebab, ketimbang konflik, silaturahmi adalah aktivitas yang paling tepat dilakukan.
Ia menilai hubungan Prabowo dan Megawati sudah lama tidak bermasalah. Hal itu dibuktikan dengan bersatunya keduanya pada Pemilu 2009, dan tak adanya perlawanan saat Prabowo menjabat Menteri Pertahanan pada 2019.
Jika terealisasi, maka pertemuan tersebut akan menjadi momen bersejarah yang patut diapresiasi karena membangun negara memerlukan dukungan tokoh-tokoh nasional lainnya.
“Saya melihatnya dari sisi positif, tokoh-tokoh nasional bersatu membangun bangsa,” ujarnya.
Dengan cara ini, rekonsiliasi lebih dari sekedar kekuatan politik. Persatuan antara kubu-kubu yang sebelumnya bersaing ketat menandai sebuah langkah penting menuju pembangunan bangsa di masa depan.
Redaktur: Achmad Zaenal M
Hak Cipta © ANTARA 2024