Sejumlah upaya telah dilakukan BKKBN untuk menurunkan angka prevalensi stunting hingga 14 persen pada tahun 2024, salah satunya dengan memperkuat kapasitas Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang telah dibentuk di lapangan.
Makassar (ANTARA) – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Selatan (BKKBN Sulsel) berupaya mengatasi stunting dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pendamping.“Dengan target penurunan angka prevalensi stunting hingga 14 persen pada tahun 2024, BKKBN telah melakukan sejumlah upaya, salah satunya dengan memperkuat kapasitas Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang telah dibentuk di lapangan,” kata Kepala BKKBN Sulsel Shodiqin di Makassar, Sabtu.
Dikatakannya, upaya peningkatan sumber daya manusia pendamping telah dilakukan dalam bentuk Training of Trainers (ToT) yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) BKKBN secara virtual atau tatap muka.
Menurutnya, melalui pelatihan ini diharapkan pengetahuan Tim Pendamping Keluarga dapat bertambah, khususnya dalam memberikan pemahaman dan edukasi mengenai kesehatan anak dan pola gizi pada keluarga.
Oleh karena itu, lanjutnya, pendamping TPK yang terdiri dari BKKBN provinsi, penyuluh KB, IBI, dan PKK diharapkan dapat menjadi penyuluh dalam sosialisasi dan materi kepada TPK di daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Pertimbangan tersebut, mengingat stunting merupakan permasalahan lintas sektor dan penanganannya juga harus dilakukan secara kolaboratif yang melibatkan lintas sektor pula, hal ini tercermin dari Tim Pendamping Keluarga di lapangan.
Tim Pendamping Keluarga akan bertugas memberikan edukasi, sosialisasi, dan skrining pencegahan stunting kepada empat kelompok sasaran, yaitu calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, khususnya anak di bawah dua tahun.
Menurut Shodiqin, keempat kelompok sasaran tersebut merupakan kelompok yang paling berisiko mengalami kasus stunting. Oleh karena itu, TPK nantinya bertugas melakukan pendataan dan memberikan pendampingan kepada kelompok sasaran tersebut.
TPK juga bertugas memfasilitasi kelompok sasaran untuk memperoleh layanan rujukan dan memberikan bantuan sosial sebagai upaya meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga.
Ia mengatakan stunting disebabkan oleh kekurangan gizi kronis yang mengakibatkan pertumbuhan tubuh dan otak terhambat.
Baca juga: Kemenko PMK: Bidan Berperan Utama Percepat Penurunan Stunting
Baca juga: Menteri Bintang: Pemberdayaan perempuan bantu turunkan stunting
Baca juga: Anggota DPR Himbau Cegah Stunting dengan Berikan ASI Eksklusif pada Bayi
Reporter: Suriani Mappong
Redaktur: Ahmad Buchori
HAK CIPTA © ANTARA 2023