Jakarta (ANTARA) – Deputi Advokasi, Mobilisasi dan Informasi (Adpin) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sukaryo Teguh Santoso mengingatkan, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai target penurunan stunting sebesar 14 persen hanya tinggal 10 bulan lagi.
Butuh upaya maksimal untuk mencapai target prevalensi stunting sebesar 14 persen. Waktunya kalau kita hitung, tinggal 10 bulan lagi, kata Teguh saat menjadi pembicara di Markas Besar TNI (Mabes) Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis.
Ia mengatakan, pada Agustus 2024, tim survei sudah mulai mendata prevalensi stunting sehingga perlu upaya dan kerja keras untuk mencapai target 14 persen sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo.
Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja keras dan melakukan terobosan-terobosan dalam penurunan stunting guna menciptakan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, ujarnya.
Menurut Teguh, berdasarkan data empiris, prevalensi stunting dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren penurunan.
Berdasarkan data riset kesehatan dasar (Riskesdas), pada tahun 2018 prevalensi stunting mengalami penurunan sebesar 30,8 persen, tahun 2019 sebesar 27,7 persen, tahun 2021 sebesar 24,4 persen, dan tahun 2022 sebesar 21,6 persen.
Tren prevalensi stunting terus menurun, pada tahun 2023 kami menargetkan penurunan sebesar 3,8 poin menjadi 17,8 persen, kata Teguh.
Ia menjelaskan, terdapat 71 juta kesatuan keluarga di seluruh Indonesia dari hasil pendataan keluarga terkini pada tahun 2022. Dari jumlah tersebut, 13,5 juta keluarga berisiko mengalami stunting.
Untuk mengatasi banyaknya keluarga berisiko stunting, terdapat tiga sasaran prioritas, yaitu calon pengantin sebagai pencegahan prakonsepsi (sebelum konsepsi), ibu hamil dan nifas, serta anak usia 0-23 bulan.
Teguh juga menyampaikan apresiasinya kepada jajaran TNI yang turut serta dalam upaya nyata penurunan stunting.
Sementara itu, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Bambang Ismawan juga membahas peran TNI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi di daerah.
Ia mengatakan diskusi yang dilakukan bersama BKKBN kali ini harus menghasilkan upaya nyata dan bermanfaat bagi orang lain.
“Hasil pembahasan ini harus dilaksanakan di lapangan. Mungkin pelaksanaannya antar daerah berbeda-beda, oleh karena itu perlu koordinasi antar daerah,” ujarnya.
Reporter: Lintang Budiyanti Prameswari
Redaktur: Triono Subagyo
HAK CIPTA © ANTARA 2023