‘Bolehkah berbeda pendapat dengan Pak Luhut? Jakarta (ANTARA) – Calon Wakil Presiden RI Mahfud Md punya pandangan berbeda dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan terkait gerakan civitas akademika.”Saya kira itu murni gerakan moral. Bolehkah berbeda pendapat dengan Pak Luhut? Saya kira itu murni gerakan moral dan tidak ada politisasi karena tidak memihak pasangan calon mana pun, tidak berkampanye. untuk siapapun,” kata Mahfud usai acara. Pukul, Prof! di Pos Bloc, Jakarta, Rabu (7/2).
Mahfud lantas mempertanyakan sisi politis gerakan civitas akademika di seluruh Indonesia yang terjadi pada masa kampanye.
“Politisasinya apa? Misalnya partisan? Tidak ada. Mereka tidak mendukung calon tertentu,” kata Mahfud.
Mahfud mengatakan, pihak yang melakukan politisasi adalah pihak yang berupaya memenangkan pasangan calon tertentu pada Pilpres 2024.
Padahal, yang mengambil langkah untuk memenangkan calon tertentu adalah mereka yang melakukan politisasi di luar tugasnya, ujarnya.
Sebelumnya, dalam kanal YouTube salah satu media televisi, Luhut menyebut gerakan civitas akademika di berbagai kampus merupakan gerakan yang dipolitisasi.
“Di era seperti sekarang ini, itu politisasi. Apakah orang-orang di era kampanye benar-benar memberikan pernyataan seperti itu? Menurut saya, itu tidak tepat,” kata Luhut dalam siaran yang ditonton di Jakarta, Rabu.
Baca juga: Jokowi Tak Akan Kampanye, Mahfud: Saya Tak Akan Hakimi Langsung
Baca juga: Luhut Dukung Prabowo-Gibran, Ganjar: Itu Pasti
Sebelumnya, beberapa akademisi dari sejumlah perguruan tinggi seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), sivitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII), dan beberapa kampus lain mengajukan petisi berupa kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Mereka menyinggung soal etika dan kenegarawanan dalam permohonannya.
Presiden Indonesia Joko Widodo juga menilai petisi dari berbagai akademisi universitas terhadap pemerintahannya merupakan bagian dari hak demokrasi yang harus dihormati.
Ya, itu hak demokrasi yang harus kita hormati ya, kata Jokowi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, seperti ditayangkan di akun YouTube Sekretariat Presiden yang ditonton di Jakarta, Sabtu (3/2).
Sementara itu, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menyatakan kritik yang muncul dari sejumlah akademisi beberapa universitas di Tanah Air merupakan bagian dari dinamika politik jelang pemilu 2024 yang harus diwaspadai pemerintah.
“Apapun dinamika politiknya, pemerintah harus memperhatikan artinya memastikan dan mengambil langkah selanjutnya,” ujarnya.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan peserta Pilpres 2024 yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3 .
KPU juga menetapkan masa kampanye pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada 11-13 Februari, dan hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024.
Wartawan: Rio Feisal
Editor : D.Dj. Kliwantoro
Hak Cipta © ANTARA 2024