Jakarta (ANTARA) – Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Ervan Maksum menilai kereta api merupakan solusi transportasi yang hemat energi dan ramah lingkungan.Menurutnya, hal tersebut dikarenakan pemerintah saat ini sedang menghadapi sejumlah tantangan besar dalam upaya mengurangi polusi udara dan emisi karbon tinggi di Indonesia.
“Kita sudah tahu energi yang paling murah, juga tidak menimbulkan polusi, dan juga adil artinya bisa mendapatkan ‘gaji yang terjangkau’,” kata Ervan saat menghadiri seminar nasional di Jakarta. , Rabu.
Namun Ervan menjelaskan, tingginya biaya pembangunan infrastruktur perkeretaapian menjadi salah satu kendala yang dihadapi. Oleh karena itu, muncullah konsep green financing untuk mengalihkan investasi dari transportasi konvensional yang mencemari lingkungan, menjadi lebih ramah lingkungan.
Ervan mencontohkan Thailand sebagai salah satu negara yang melakukan konversi transportasi umum ke energi listrik, serta menjual kredit karbon. Namun, hal ini masih menjadi tantangan di Indonesia dan diperlukan kemitraan dengan lembaga-lembaga untuk mengembangkan obligasi ramah lingkungan dan menjalankan program pembiayaan ramah lingkungan.
“Ini sebetulnya potensi ‘green finance’, seperti (subsidi) BBM Rp 500 triliun, berapa polusi yang kita punya, yang kita bakar sebagian besar adalah sepeda motor. underground cuma 4, kalau di ‘timur-barat’ cuma Rp 10 triliun,” ujarnya.
Ervan menilai transportasi kereta api merupakan moda yang sangat efisien untuk digunakan dalam jarak menengah, yakni 750 hingga 1.500 km.
Selain itu, menurut dia, pemerintah juga mempertimbangkan masalah keadilan terkait pembiayaan transportasi. Oleh karena itu, pemerintah merumuskan solusi yang lebih adil dalam memberikan subsidi transportasi kepada mereka yang membutuhkan.
Melalui registrasi sosial yang cermat, subsidi dapat ditargetkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Hal ini sejalan dengan memastikan bahwa mereka yang mampu membayar tarif yang lebih tinggi dapat berkontribusi.
Ervan menjelaskan, kreativitas pembiayaan, fokus pada keberlanjutan, dan komitmen terhadap keadilan merupakan bagian dari upaya mengubah paradigma transportasi di tanah air agar Indonesia bisa maju menuju era perkeretaapian yang berkelanjutan dan inklusif.
“Kalau soal keadilan, saya titip ke KAI, Dirjen (Perkeretaapian), ke LRT, MRT. Bappenas dan Kemenkeu sudah buat Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), kita sudah melakukan sensus masyarakat miskin nomor 1 menjadi 270 juta,” ujarnya.
Baca juga: Indef: Saatnya Percepat Penyediaan Transportasi Ramah Lingkungan
Baca juga: Bappenas: Pemerintah Daerah Perlu Maksimalkan Retribusi Pajak
Reporter: Putri Hanifa
Redaksi : Imam Budilaksono
HAK CIPTA © ANTARA 2023