Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas meminta pemerintah segera menindaklanjuti 16 temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2022.Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, terdapat 16 temuan yang perlu menjadi perhatian pemerintah terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kata Ibas dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-5 di Jakarta, Selasa.
Temuan ini mencakup berbagai aspek, antara lain tata kelola anggaran, pengelolaan subsidi, dan pengelolaan utang.
Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, Banggar merekomendasikan agar pemerintah melakukan langkah-langkah berikut, antara lain melakukan koordinasi dan pemantauan persentase tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan pada laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2022 dan hasil transparansi fiskal. pratinjau.
Selain itu, pemerintah diminta memperbaiki pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara kementerian lembaga dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan memberikan bantuan kepada kementerian lembaga yang laporan keuangannya belum mendapat opini audit wajar tanpa pengecualian.
Diikuti dengan penyempurnaan regulasi untuk melakukan standarisasi keluaran dan hasil belanja negara dalam proses perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara guna mewujudkan kinerja anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Selanjutnya memperbaiki mekanisme penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran, menyusun peta jalan kebijakan utang pemerintah sebagai peta jalan kebijakan utang jangka panjang, dan memperkuat sistem penilaian dalam perencanaan dan pemantauan pelaksanaan efektivitas Penyertaan Modal Negara (PMN). dan risiko fiskal yang menyertainya.
Kemudian, memperkuat kebijakan pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran, serta menyampaikan laporan capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2022.
Tindak lanjut pemerintah terhadap rekomendasi tersebut disepakati untuk dituangkan dalam penjelasan pasal 12 RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan (P2) APBN Tahun Anggaran 2022, kata Ibas.
Ibas menambahkan, 16 temuan yang menjadi perhatian pemerintah sama sekali tidak mempengaruhi kewajaran LKPP 2022. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK, realisasi pendapatan negara pada tahun 2022 sebesar Rp2.635,8 triliun atau 116,31 persen dari target APBN. sebesar Rp 2.266,2 triliun.
Realisasi belanja negara pada tahun 2022 sebesar Rp3.096,3 triliun atau 99,67 persen dari target APBN sebesar Rp3.106,4 triliun. Dampaknya, terjadi defisit anggaran sebesar Rp460,4 triliun atau 54,80 persen dari target APBN sebesar Rp840,2 triliun.
Realisasi pembiayaan untuk menutup defisit anggaran 2022 sebesar Rp590,9 triliun atau 70,34 persen dari target APBN sebesar Rp840,2 triliun. Sisa kelebihan pembiayaan anggaran (SILPA) tahun 2022 sebesar Rp 135,5 triliun.
Dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan, seluruh Fraksi di DPR RI menyetujui atau menerima rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun anggaran 2022. RUU tersebut akan dilanjutkan pada pembahasan tingkat kedua untuk pengambilan keputusan pada Rapat Paripurna DPR RI hari ini untuk disahkan menjadi undang-undang.
Baca juga: Ketua Banggar DPR: Kenaikan Gaji ASN Bisa Beri Empat Dampak Positif
Baca juga: Banggar Setujui RUU Pelaksanaan APBN 2022 untuk dibawa ke Paripurna
Wartawan: Arif Prada
Redaksi : Imam Budilaksono
HAK CIPTA © ANTARA 2023