4 Fungsi Hak Angket DPR, Pengawasan dan Penegakan Disiplin Pejabat Pemerintah

Hak Angket DPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 mempunyai sejumlah fungsi yang ditujukan untuk memantau dan menegakkan disiplin pejabat pemerintah. Penerapan hak ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan menjamin transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

1. Menyelidiki Implementasi Undang-undang atau Kebijakan Pemerintah

Hak angket DPR dapat digunakan untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, fungsi tersebut memberikan ruang bagi DPR untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil telah sesuai dengan landasan hukum yang berlaku.

2. Mengusut Ketidakpatuhan Panggilan DPR

Fungsi Hak Angket yang kedua adalah untuk memeriksa pejabat negara, pemerintah, badan hukum, atau warga negara yang tidak memenuhi panggilan DPR setelah tiga kali pemanggilan berturut-turut tanpa alasan yang sah. Hal ini menjadi landasan bagi DPR untuk menegakkan disiplin dan menjamin partisipasi aktif pihak-pihak terkait dalam proses demokrasi.

3. Selidiki Pengabaian

Hak angket juga dapat digunakan untuk menyelidiki pejabat negara atau pemerintah yang mengabaikan atau tidak melaksanakan rekomendasi DPR mengenai kepentingan bangsa dan negara. Fungsi ini memberikan kewenangan kepada DPR untuk mengevaluasi sejauh mana rekomendasi DPR diimplementasikan dalam kebijakan pemerintah.

4. Menyelidiki Ketidakpatuhan terhadap Keputusan

Fungsi terakhir Hak Angket adalah penyidikan terhadap pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban, keputusan atau kesimpulan rapat hasil kerja komisi DPR dengan pemerintah. Hal ini memastikan hasil kerja dan keputusan DPR dihormati dan dilaksanakan oleh eksekutif.

Melalui pelaksanaan fungsi tersebut, Hak Angket DPR tidak hanya menjadi alat pengawasan, namun juga instrumen untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam berbagai aspek pemerintahan. Dengan demikian, hak angket merupakan landasan yang kuat dalam menjaga prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia.